Kompleks Kantor Pemkot-DPRD Kota Magelang Dipasangi Patok TNI, Ada Apa?
Jumat, 03 Jul 2020 15:49 WIB
Kota Magelang -
"Pemkot Magelang menggunakan aset Mako AKABRI yang saat ini menjadi Mako Akademi TNI. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa selama ini, Pemkot perkantorannya menggunakan aset Mako AKABRI sejak 1985. Sementara kami, yang ada di sini, Resimen Candradimuka Akademi TNI, fasilitas yang kami gunakan adalah dari fasilitas Akmil," ujarnya.Menurutnya, sebagaimana yang disampaikan pimpinannya bahwa selama ini Pemkot Magelang perkantorannya menggunakan aset Mako AKABRI sejak tahun 1985. Untuk itu, kata Tri Bowo, kantor Akademi TNI kemudian menempati fasilitas yang ada milik Akmil.
Sejumlah prajurit dari Akademi TNI mendatangi kompleks kantor Pemkot dan DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah hari ini. Mereka memasang patok di kompleks kantor pemerintah dan legislatif Kota Magelang tersebut.
Pantauan detikcom, prajurit TNI datang naik enam truk bertuliskan Akademi TNI. Setibanya di halaman Pemkot, truk dan dua armada lain diparkir kemudian prajurit melakukan apel.
Setelah itu, prajurit TNI memasang lima patok yang berada di dekat pagar kantor Pemkot Magelang di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo serta di depan kantor DPRD Kota Magelang.
Patok yang dipasang berwarna putih dan bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq Mako AKABRI/Mako Akademi TNI. Berdasarkan SHP No 9 tahun 1981 IKN No 2020335014, Luas Tanah 40.000 meter persegi'. Adapun pemasangan patok ini dipimpin Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo.
Saat dilakukan pemasangan patok tersebut, tampak sejumlah pegawai Pemkot Magelang menonton dari kejauhan. Terlihat ada yang menonton dari lantai atas ruang kerjanya. Setelah pemasangan patok selesai, prajurit Akademi TNI lantas meninggalkan lokasi.
"Hari ini, kami akan melakukan pemasangan (patok). Ini bermaksud bahwa kepemilikan adalah hak kami yang memiliki sertifikat. Luasnya kurang lebih 40.000 meter persegi," kata Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo di Mako Akademi TNI Kompleks Akmil Magelang, Jumat (3/7/2020).
Sejumlah prajurit Akademi TNI memasang patok di kompleks kantor Pemkot dan DPRD Kota Magelang, Jumat (3/7/2020). Foto: Eko Susanto/detikcom
|
"Pemkot Magelang menggunakan aset Mako AKABRI yang saat ini menjadi Mako Akademi TNI. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa selama ini, Pemkot perkantorannya menggunakan aset Mako AKABRI sejak 1985. Sementara kami, yang ada di sini, Resimen Candradimuka Akademi TNI, fasilitas yang kami gunakan adalah dari fasilitas Akmil," ujarnya.Menurutnya, sebagaimana yang disampaikan pimpinannya bahwa selama ini Pemkot Magelang perkantorannya menggunakan aset Mako AKABRI sejak tahun 1985. Untuk itu, kata Tri Bowo, kantor Akademi TNI kemudian menempati fasilitas yang ada milik Akmil.
Pihaknya berharap Pemkot Magelang segera pindah. Nantinya kompleks kantor Pemkot Magelang tersebut akan digunakan Akademi TNI.
"Harapannya secepatnya mereka mengambil langkah untuk pindah. Akan digunakan karena kami selama ini numpang di Akmil," tuturnya.
"Perlu saya sampaikan kepada teman-teman pers, saya melihat dokumen yang ada. Aset yang ada di Pemerintah Kota Magelang tahun 1985, 'Pak Menteri Pertahanan waktu itu, Jenderal Soesilo Sudarman menyerahkan kepada Pak Mendagri Supardjo Rustam. Kemudian dari Mendagri kepada Gubernur Jawa Tengah menyerahkan supaya ditempati Kantor Wali Kota Magelang," kata Sigit saat jumpa pers di Pendopo Pengabdian Kota Magelang.Diwawancara terpisah, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menjelaskan soal lahan yang saat ini menjadi lokasi kantor Pemkot Magelang. Sesuai dokumen, ujarnya, ada pelimpahan untuk menempati sebagai kantor Wali Kota Magelang. Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah terus kepada Pemkot Magelang.
Sigit mengaku tidak mengetahui secara detail terkait dengan persoalan tersebut. Ia mengaku sebagai pendatang baru di Kota Magelang dan persoalan tersebut muncul di era kepemimpinannya.
"Saya kan termasuk pendatang baru 2010. Jadi tidak tahu secara detail sebetulnya berkaitan dengan itu. Dan tentunya seorang wali kota yang di daerah itu, ya tidak tiba-tiba atau berani menempati tempatnya tentara/ABRI. Saya kita nggak mungkin di daerah apalagi ini kapasitasnya nasional, mako TNI di Jakarta. Saya melihat dokumennya yang ada ini, 'seorang wali kota tidak mungkin tiba-tiba kok menempati itu' karena perintah dari Pak Mendagri yang pelimpahan Pak Menteri Pertahanan akhirnya ditempati dan komunikasi dialog berkaitan dengan aset itu kebetulan pas era saya," tutur Sigit.
Sigit melanjutkan, aset yang ada sekarang ini sudah dicatatkan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekalipun berdasarkan dokumen sertifikat masih atas nama Mabes TNI.
"Aset ini, sudah saya catatkan juga di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pas di era saya. Saya lihat dokumen memang sertifikat masih atas nama Mabes TNI," katanya.
Menanggapi pemasangan patok hari ini, Sigit menyayangkan. Hal ini mengingat sehari sebelumnya telah dilangsungkan pertemuan di Jakarta yang difasilitasi oleh Sekjen Depdagri.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Jumat (3/7/2020). Foto: Eko Susanto/detikcom
|
"Kejadian tadi pagi, sebetulnya kita sayangkan lah. Kami sehari kemarin rapat di Depdagri ya rapat ini dipimpin oleh Pak Sekjen Depdagri yang menyampaikan segala sesuatunya pergerakannya, ketersediaan anggarannya. Saya sudah menyampaikan pada rapat itu, anggaran kita relokasi untuk COVID-19, tetapi di perubahan penetapan 2021, kita munculkan lagi," ujarnya.
Sigit juga bicara soal permintaan untuk pindah. Menurutnya, jajaran pemerintah di OPD sekarang sangat banyak, kemudian PDAM sendiri juga digunakan untuk melayani masyarakat.
"Terus meminta untuk pindah dan lain sebagainya, 'lha ini waktu rapat saya pimpinan'. Saya katakan tadi, 'wali kota, saya kira tidak tiba-tiba langsung menempati nggak mungkin'. 'Kok wani-wanine' terus sekarang perintah saya minta fasilitasi di Depdagri. Bagaimana mencari pemecahan masalahnya, kami pun dari Pemkot dan Dewan (Ketua Dewan) yang terhormat hadir, juga hadir sudah mengalokasikan. Kalau harus pindah, jajaran pemerintah di OPD, sekarang sangat banyak, tiba-tiba terus PDAM. PDAM sendiri ya juga melayani rakyat, juga penuh. Mesti harus melihat berpikir secara rasional dan berpikir yang jernih,"
Sumber :
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5078701/kompleks-kantor-pemkot-dprd-kota-magelang-dipasangi-patok-tni-ada-apa/2
No comments:
Post a Comment