Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 menggantikan Gubernur-Jenderal Albertus Wiese. Daendels mengemban tugas yang diberikan oleh Raja Louis dari Hollandia untuk melakukan reformasi pemerintahan yang korup peninggalan VOC. Ia juga diberi pangkat militer tertinggi sebagai marsekal Hollandia —yang diberikan setahun sebelumnya— pada 28 Januari 1807 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pangkat ini mulai berlaku ketika ia tiba di Jawa. Pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik. Hal ini dapat dilihat dari caranya berpakaian. Tidak seperti gubernur jenderal sebelumnya pada masa VOC yang menggenakan pakaian elite kerajaan, seragam yang ia pakai adalah seragam marsekal. Ia juga membagi Jawa menjadi sembilan daerah administrasi yang masing-masing terdiri dari distrik yang berada di bawah kekuasaan seorang bupati. Sejak saat itu dimulailah tradisi di antara para pejabat administratif penjajahan Belanda, yang pasca 1816 disebut sebagai Pangreh Praja (Binnenlands Bestuur) dan para priyayi pasca Perang Jawa mengenakan seragam bergaya militer sebagai tanda status pegawai negeri sipil. Sebuah praktik yang masih dilakukan hingga sekarang Salah satu tindakan yang diambil oleh Daendels adalah reformasi total administrasi. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda dengan alasan agar terhindar dari beban pemerasan dan perlakuan menghina dari pejabat Eropa. Daendels mengkritik sistem peradilan Batavia yang ia anggap tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tak tertahankan. Akibatnya ia melakukan perombakan terhadap sistem peradilan. Ia melakukan pemisahan pengadilan menjadi dua kelompok, pengadilan untuk orang Jawa dan pengadilan untuk orang Eropa, Cina, dan Arab. Untuk pengadilan pertama akan menggunakan peradilan menurut hukum dan adat istiadat Jawa. Sedangkan untuk kelompok kedua menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Selain melakukan reformasi pemerintahan dengan gaya pemerintahan yang militeristik, Daendels juga menjadi pencetus pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan melihat kondisi Pulau Jawa pada saat itu yang sedang diblokade oleh Inggris di bawah pimpinan Laksamana Muda Sir Edward Pellew. Blokade yang dilakukan sepanjang pesisir utara Jawa ini mengakibatkan tidak satu pun kapal yang berlayar di pesisir utara Jawa bebas dari pengawasan armada kapal Inggris. Daendels tak kehabisan akal, ia menggunakan bubuk mesiu untuk membuka jalur yang melintasi Pegunungan Priangan melalui Puncak (Megamendung), Bandung, dan Cianjur. Herman Willem Daendels (21 Oktober 1762 – 2 Mei 1818), adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Sumber ; Carey, P. B. R.; A. Noor, Farish (2022). Ras, kuasa, dan kekerasan kolonial di Hindia Belanda, 1808-1830. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 33–39. ISBN 978-602-481-656-8. OCLC 1348391104. H. M., Bernard (2022). Nusantara, Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 230–236. ISBN 978-602-6208-06-4. "Herman Willem Daendels". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Mei 2021. "Herman Willem Daendels - Historical figures - Rijksstudio". Rijksmuseum (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Mei 2021.

 Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 menggantikan Gubernur-Jenderal Albertus Wiese. Daendels mengemban tugas yang diberikan oleh Raja Louis dari Hollandia untuk melakukan reformasi pemerintahan yang korup peninggalan VOC. Ia juga diberi pangkat militer tertinggi sebagai marsekal Hollandia —yang diberikan setahun sebelumnya— pada 28 Januari 1807 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pangkat ini mulai berlaku ketika ia tiba di Jawa. 

Pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik. Hal ini dapat dilihat dari caranya berpakaian. Tidak seperti gubernur jenderal sebelumnya pada masa VOC yang menggenakan pakaian elite kerajaan, seragam yang ia pakai adalah seragam marsekal. 

Ia juga membagi Jawa menjadi sembilan daerah administrasi yang masing-masing terdiri dari distrik yang berada di bawah kekuasaan seorang bupati.

Sejak saat itu dimulailah tradisi di antara para pejabat administratif penjajahan Belanda, yang pasca 1816 disebut sebagai Pangreh Praja (Binnenlands Bestuur) dan para priyayi pasca Perang Jawa mengenakan seragam bergaya militer sebagai tanda status pegawai negeri sipil. Sebuah praktik yang masih dilakukan hingga sekarang

Salah satu tindakan yang diambil oleh Daendels adalah reformasi total administrasi. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda dengan alasan agar terhindar dari beban pemerasan dan perlakuan menghina dari pejabat Eropa.

Daendels mengkritik sistem peradilan Batavia yang ia anggap tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tak tertahankan. Akibatnya ia melakukan perombakan terhadap sistem peradilan. Ia melakukan pemisahan pengadilan menjadi dua kelompok, pengadilan untuk orang Jawa dan pengadilan untuk orang Eropa, Cina, dan Arab. Untuk pengadilan pertama akan menggunakan peradilan menurut hukum dan adat istiadat Jawa. Sedangkan untuk kelompok kedua menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. 

Selain melakukan reformasi pemerintahan dengan gaya pemerintahan yang militeristik, Daendels juga menjadi pencetus pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan melihat kondisi Pulau Jawa pada saat itu yang sedang diblokade oleh Inggris di bawah pimpinan Laksamana Muda Sir Edward Pellew. Blokade yang dilakukan sepanjang pesisir utara Jawa ini mengakibatkan tidak satu pun kapal yang berlayar di pesisir utara Jawa bebas dari pengawasan armada kapal Inggris. Daendels tak kehabisan akal, ia menggunakan bubuk mesiu untuk membuka jalur yang melintasi Pegunungan Priangan melalui Puncak (Megamendung), Bandung, dan Cianjur.

Herman Willem Daendels (21 Oktober 1762 – 2 Mei 1818), adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis.

Sumber ; Carey, P. B. R.; A. Noor, Farish (2022). Ras, kuasa, dan kekerasan kolonial di Hindia Belanda, 1808-1830. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 33–39. ISBN 978-602-481-656-8. OCLC 1348391104.

 H. M., Bernard (2022). Nusantara, Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 230–236. ISBN 978-602-6208-06-4.

 "Herman Willem Daendels". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Mei 2021.

 "Herman Willem Daendels - Historical figures - Rijksstudio". Rijksmuseum (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Mei 2021.