Kapal Kargo Dibajak, Presiden Amerika Serikat Murka dan Tenggelamkan Kuala Batu Aceh, Ratusan Warga Tewas. Penulis : Dede Nana - Editor : Lazuardi Firdaus Gambar yang melukiskan keberanian perempuan Aceh dalam pertempuran antara pasukan Amerika dengan kerajaan Kuala Batu, 1831 (Ist) MALANGTIMES - 300 warga Kuala Batee (Quallah Battoo) atau Kuala Batu, Aceh, tidak bisa menghadang serangan pasukan Amerika Serikat bersenjata lengkap. Bombardir pasukan di bawah Komodor John Downes membuat ratusan warga tewas dalam pertempuran tidak seimbang serta meluluhlantakkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Cut Ampon Tuan yang memerintah pada tahun 1785. Pertempuran yang dipicu oleh tindakan pembajakan warga Kuala Batu, 1831, serta mengakibatkan kematian anak buah kapal kargo milik perusahaan asal Amerika. Memantik kegemparan dan kemarahan Presiden Amerika Serikat, Andrew Jackson. Sang Presiden Amerika Serikat pun memerintahkan pasukan angkatan lautnya untuk menyerang kerajaan kecil yang pernah berkuasa dan berjaya sekitar tahun 1785 – 1832 Masehi. Kapal perang USS Potomac di bawah Komodor John Downes dengan pasukan dan persenjataan lengkap pun diberangkatkan. Pertempuran sengit tidak berimbang antara pasukan Amerika Serikat dengan pasukan kerajaan Kuala Batu yang kini lokasinya masuk dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee sekarang dan berbatasan dengan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Terekam dalam sebuah lukisan yang sempat dikirimkan oleh Dr Farish A Noor seorang ilmuwan politik dan sejarawan dan Associate Professor di Rajaratnam School of International Studies serta Sekolah Sejarah Departemen Humaniora dan Ilmu Sosial di Nanyang Technological University, Singapura. Gambar tersebut mengisahkan ketika pasukan Amerika Serikat melakukan invasi tahun 1832. Dalam gambar tersebut terlihat sengitnya pertempuran yang tidak seimbang serta memperlihatkan kegigihan dan keberanian warga Kuala Batu dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat. Laki-laki dan perempuan Kuala Batu bersatu melawan kemarahan pasukan Amerika Serikat bersenjata lengkap. Di gambar yang tersimpan di museum Sejarah Amerika Serikat Ellis pada tahun 1898, yakni 7 dekade usai invasi Amerika Serikat Kuala Batee (Quallah Battoo). Terlukis perempuan Aceh menghalangi tentara Amerika yang menusukkan pedang ke arah seorang lelaki. Keberanian para perempuan Aceh di masa itu, semakin menguatkan keberanian kaum hawa pada berbagai perang melawan penjajah Belanda. Darah pejuang tak kenal menyerah dan berani mati, ternyata telah mengalir sejak lama di bumi rencong Aceh. Pertempuran yang diibaratkan David and Goliath tersebut, tentunya dimenangkan pasukan Amerika bersenjata lengkap. Downes memerintahkan 1 detasemen dari 282 marinir dan nakhoda ke perahu kapal, yang beberapa dari perahu itu sudah dilengkapi dengan meriam ringan. Senapan-senapan Potomac digunakan untuk membalas tembakan dari benteng Kuala Batee. Sedangkan pasukan Kuala Batu hanya memiliki senapan kunci korek yang sudah ketinggalan zaman. Benteng Kuala Batu pun hancur setelah dengan sengit dipertahankan. 150 jiwa tewas dalam pertempuran tersebut. Namun penduduk berperang dengan sengit dan pertempuran bergeser ke pertarungan tangan dimana salah satu raja yang menguasai benteng terbunuh bersama 150 jawara lainnya. Tidak puas menaklukkan benteng pesisir, pasukan Amerika menyerang kota. Meluluh lantakkan seluruh isi Kota Kuala Batu. Warga tewas mencapai 300 orang dan yang selamat menyerah. Dipihak Amerika Serikat, hanya 2 yang tewas selama serangan dan 11 nakhoda dan marinir lainnya luka-luka. Kisah pertempuran sengit tersebut juga diabadikan dalam buku Quallah Battoo karya Dr Ronald Stephen Knapp dan diluncurkan pada 29 Agustus 2017.(*) *** Gambar yang melukiskan keberanian perempuan Aceh dalam pertempuran antara pasukan Amerika dengan kerajaan Kuala Batu, 1831 (Ist)

 Kapal Kargo Dibajak, Presiden Amerika Serikat Murka dan Tenggelamkan Kuala Batu Aceh, Ratusan Warga Tewas.

Penulis : Dede Nana - Editor : Lazuardi Firdaus

Gambar yang melukiskan keberanian perempuan Aceh dalam pertempuran antara pasukan Amerika dengan kerajaan Kuala Batu, 1831 (Ist)

MALANGTIMES - 300 warga Kuala Batee (Quallah Battoo) atau Kuala Batu, Aceh, tidak bisa menghadang serangan pasukan Amerika Serikat bersenjata lengkap. 

Bombardir pasukan di bawah Komodor John Downes membuat ratusan warga tewas dalam pertempuran tidak seimbang serta meluluhlantakkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Cut Ampon Tuan yang memerintah pada tahun 1785.

Pertempuran yang dipicu oleh tindakan pembajakan warga Kuala Batu, 1831, serta mengakibatkan kematian anak buah kapal kargo milik perusahaan asal Amerika.

Memantik kegemparan dan kemarahan Presiden Amerika Serikat, Andrew Jackson. 

Sang Presiden Amerika Serikat pun memerintahkan pasukan angkatan lautnya untuk menyerang kerajaan kecil yang pernah berkuasa dan berjaya sekitar tahun 1785 – 1832 Masehi. 

Kapal perang USS Potomac di bawah Komodor John Downes dengan pasukan dan persenjataan lengkap pun diberangkatkan.

Pertempuran sengit tidak berimbang antara pasukan Amerika Serikat dengan pasukan kerajaan Kuala Batu yang kini lokasinya masuk dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee sekarang dan berbatasan dengan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Terekam dalam sebuah lukisan yang sempat dikirimkan oleh Dr Farish A Noor seorang ilmuwan politik dan sejarawan dan Associate Professor di Rajaratnam School of International Studies serta Sekolah Sejarah Departemen Humaniora dan Ilmu Sosial di Nanyang Technological University, Singapura.

Gambar tersebut mengisahkan ketika pasukan Amerika Serikat melakukan invasi tahun 1832.

Dalam gambar tersebut terlihat sengitnya pertempuran yang tidak seimbang serta memperlihatkan kegigihan dan keberanian warga Kuala Batu dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat.

Laki-laki dan perempuan Kuala Batu bersatu melawan kemarahan pasukan Amerika Serikat bersenjata lengkap. 

Di gambar yang tersimpan di museum Sejarah Amerika Serikat Ellis pada tahun 1898, yakni 7 dekade usai invasi Amerika Serikat Kuala Batee (Quallah Battoo). 

Terlukis perempuan Aceh menghalangi tentara Amerika yang menusukkan pedang ke arah seorang lelaki.

Keberanian para perempuan Aceh di masa itu, semakin menguatkan keberanian kaum hawa pada berbagai perang melawan penjajah Belanda. 

Darah pejuang tak kenal menyerah dan berani mati, ternyata telah mengalir sejak lama di bumi rencong Aceh.

Pertempuran yang diibaratkan David and Goliath tersebut, tentunya dimenangkan pasukan Amerika bersenjata lengkap.

Downes memerintahkan 1 detasemen dari 282 marinir dan nakhoda ke perahu kapal, yang beberapa dari perahu itu sudah dilengkapi dengan meriam ringan. 

Senapan-senapan Potomac digunakan untuk membalas tembakan dari benteng Kuala Batee.

Sedangkan pasukan Kuala Batu hanya memiliki senapan kunci korek yang sudah ketinggalan zaman. 

Benteng Kuala Batu pun hancur setelah dengan sengit dipertahankan. 150 jiwa tewas dalam pertempuran tersebut. 

Namun penduduk berperang dengan sengit dan pertempuran bergeser ke pertarungan tangan dimana salah satu raja yang menguasai benteng terbunuh bersama 150 jawara lainnya.

Tidak puas menaklukkan benteng pesisir, pasukan Amerika menyerang kota. 

Meluluh lantakkan seluruh isi Kota Kuala Batu. Warga tewas mencapai 300 orang dan yang selamat menyerah.

Dipihak Amerika Serikat, hanya 2 yang tewas selama serangan dan 11 nakhoda dan marinir lainnya luka-luka.

Kisah pertempuran sengit tersebut juga diabadikan dalam buku Quallah Battoo karya Dr Ronald Stephen Knapp dan diluncurkan pada 29 Agustus 2017.(*)

***

Gambar yang melukiskan keberanian perempuan Aceh dalam pertempuran antara pasukan Amerika dengan kerajaan Kuala Batu, 1831 (Ist)

58 tahun silam (tepatnya pada 1 Februari 1968), sebuah peluru dari pistol milik Brigadir Jenderal Nguyen Ngoc Loan menembus pelipis seorang tawanan bernama Nguyen Van Lem. Di lokasi tersebut, hanya beberapa kaki dari moncong senjata, fotografer Associated Press (AP) Eddie Adams menekan tombol kamera. Hasilnya adalah "Saigon Execution", sebuah foto hitam-putih yang menangkap sepersekian detik menjelang kematian sang anggota Viet Cong dan mengubah selamanya wajah Perang Vietnam di mata dunia. Karya Adams tersebut memang berhasil memenangkan Hadiah Pulitzer 1969. Namun, di luar itu, foto tersebut menjadi sebuah karya visual yang meruntuhkan narasi optimisme yang digaungkan pemerintah Amerika Serikat saat itu tentang Perang Vietnam. Namun, di balik kebrutalan yang tertangkap lensa, tersimpan kisah yang jauh lebih kelam tentang moralitas dalam perang, dendam pribadi, hingga penyesalan sang fotografer yang terus terjadi hingga akhir hayatnya. Lalu, bagaimana sebuah foto bisa memiliki kekuatan untuk menghentikan dukungan publik terhadap sebuah negara adidaya? Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan setelah pelatuk itu ditarik? Selengkapnya: https://nationalgeographic.grid.id/read/134347949/58-tahun-lalu-foto-ikonik-eksekusi-petugas-viet-cong-diambil-seberapa-kuat-dampaknya Catatan: Dikarenakan foto asli mengandung unsur kekerasan, maka unggahan ini menggunakan ilustrasi karya Vik Muniz. Foto asli ditampilkan di dalam artikel.

 58 tahun silam (tepatnya pada 1 Februari 1968), sebuah peluru dari pistol milik Brigadir Jenderal Nguyen Ngoc Loan menembus pelipis seorang tawanan bernama Nguyen Van Lem. 

Di lokasi tersebut, hanya beberapa kaki dari moncong senjata, fotografer Associated Press (AP) Eddie Adams menekan tombol kamera. Hasilnya adalah "Saigon Execution", sebuah foto hitam-putih yang menangkap sepersekian detik menjelang kematian sang anggota Viet Cong dan mengubah selamanya wajah Perang Vietnam di mata dunia.

Karya Adams tersebut memang berhasil memenangkan Hadiah Pulitzer 1969. Namun, di luar itu, foto tersebut menjadi sebuah karya visual yang meruntuhkan narasi optimisme yang digaungkan pemerintah Amerika Serikat saat itu tentang Perang Vietnam.

Namun, di balik kebrutalan yang tertangkap lensa, tersimpan kisah yang jauh lebih kelam tentang moralitas dalam perang, dendam pribadi, hingga penyesalan sang fotografer yang terus terjadi hingga akhir hayatnya.

Lalu, bagaimana sebuah foto bisa memiliki kekuatan untuk menghentikan dukungan publik terhadap sebuah negara adidaya? Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan setelah pelatuk itu ditarik?

Selengkapnya: https://nationalgeographic.grid.id/read/134347949/58-tahun-lalu-foto-ikonik-eksekusi-petugas-viet-cong-diambil-seberapa-kuat-dampaknya

Catatan: Dikarenakan foto asli mengandung unsur kekerasan, maka unggahan ini menggunakan ilustrasi karya Vik Muniz. Foto asli ditampilkan di dalam artikel.

Noesantara Tempo Doeloe Letkol Untung Syamsuri, perwira TNI AD yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, menjalani eksekusi setelah divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dieksekusi pada tahun 1968 di Jawa Barat. Foto ini menjadi pengingat masa penuh gejolak dalam sejarah Indonesia pasca-1965, ketika perubahan kekuasaan diikuti proses peradilan militer terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat. Namun banyak yang tidak terbukti bahkan tanpa di adili langsung di Exsekusi. Inilah potret kelam penuh misteri berdarah bangsa kita.

 Noesantara Tempo Doeloe 

Letkol Untung Syamsuri, perwira TNI AD yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, menjalani eksekusi setelah divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dieksekusi pada tahun 1968 di Jawa Barat. 

Foto ini menjadi pengingat masa penuh gejolak dalam sejarah Indonesia pasca-1965, ketika perubahan kekuasaan diikuti proses peradilan militer terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat. Namun banyak yang tidak terbukti bahkan tanpa di adili langsung di Exsekusi. Inilah potret kelam penuh misteri berdarah bangsa kita.

SATGAS PARIKESIT: AMBISI SANG JENDERAL DAN BERAKHIRNYA PELARIAN PRESIDEN FRETILIN LOBATO Catatan sejarah Jani Sari II Untuk memahami dinamika operasi militer di Timor Timur pada paruh akhir dekade 1970-an, kita harus melihat secara jeli kalkulasi psikologis dan taktis seorang Jenderal TNI M. Jusuf. Ketika dilantik sebagai Menhankam/Panglima ABRI pada April 1978, langkah pertamanya adalah menginjakkan kaki di provinsi ke-27 tersebut. Apa yang ia temukan di lapangan rupanya sangat mengejutkan sang jenderal: sebuah stagnasi operasi keamanan yang berlarut sejak akhir 1975, di mana mutu tempur prajurit merosot, motivasi berada di titik nadir, dan alutsista yang digunakan sudah tertinggal zaman. Dalam rapat evaluasi pada Juni 1978 bersama komandan Resimen Tim Pertempuran (RTP), Jenderal Jusuf secara blak-blakan menuntut penjelasan atas kebuntuan di palagan tersebut. Dari sinilah lahir sebuah manuver yang tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga sarat akan urgensi pembuktian kepemimpinan. Jusuf menggagas unit khusus gabungan lintas matra—terdiri dari Kopassandha, Marinir, dan Kopasgat—yang didukung oleh helikopter SA-330 Puma milik TNI-AU untuk mempraktikkan doktrin air mobile operation. Satuan yang mulai digembleng di Batujajar pada 20 November 1978 ini kemudian diberi nama Satgas Parikesit, di bawah komando mantan komandan Satgas Nanggala-12, Mayor Inf. A. Sitorus. Ada satu catatan penting yang menunjukkan sisi psikologis kepemimpinan ABRI saat itu. Jusuf memberikan tenggat waktu yang sangat kaku: Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, harus didapatkan sebelum tahun 1978 berakhir. Kita harus mafhum, Jusuf sudah 13 tahun absen mengenakan seragam militer karena mengemban tugas-tugas sipil di pemerintahan. Target operasional ini pada dasarnya adalah instrumen politis Jusuf untuk menghapus keraguan di internal militer; ia ingin membuktikan secara definitif bahwa dirinya sama sekali belum lupa cara memimpin tentara di medan laga. Secara operasional, perburuan Lobato—yang menurut intelijen terdeteksi di kawasan berhutan lebat Gunung Matebian hingga bergeser ke Pegunungan Maubisse—menggunakan strategi klasik yang dieksekusi secara disiplin. Lima batalyon TNI-AD diposisikan sebagai "pagar betis" untuk mengunci perimeter luar, sementara Tim Parikesit melakukan penyisiran bersyaf tanpa henti untuk menekan target dari dalam. Tekanan ini membuahkan hasil ketika Tim Kancil dari Satgas Nanggala pimpinan Lettu Inf. Prabowo Subianto menemukan jejak krusial logistik Fretilin pada 28 Desember. Puncak dari operasi ini merefleksikan hierarki dan kecepatan komando di tubuh ABRI masa itu. Pada pagi hari tanggal 31 Desember 1978, Lobato yang terus didesak akhirnya tersudut di sebuah sungai dan tewas dalam penyergapan oleh Satgas Nanggala. Laporan berantai segera bergulir kilat: dari Brigjen Dading Kalbuadi di lapangan, langsung ke telinga Menhankam/Pangab, dan diteruskan seketika itu juga kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Setelah melapor ke panglima tertinggi, Jenderal Jusuf langsung terbang ke Dili untuk melihat pasukannya—sebuah epilog yang secara efektif mengukuhkan kembali otoritas dan wibawa militernya di hadapan para prajurit. Catatan : saya akan menuliskan versi lain dari terbunuhnya Lobato ini di lain waktu ... referensi untuk kisah ini adalah buku "Pengabdian Alumni Akabri 1970" Jani Sari Library

 SATGAS PARIKESIT: AMBISI SANG JENDERAL DAN BERAKHIRNYA PELARIAN PRESIDEN FRETILIN LOBATO

Catatan sejarah Jani Sari II 

Untuk memahami dinamika operasi militer di Timor Timur pada paruh akhir dekade 1970-an, kita harus melihat secara jeli kalkulasi psikologis dan taktis seorang Jenderal TNI M. Jusuf. 

Ketika dilantik sebagai Menhankam/Panglima ABRI pada April 1978, langkah pertamanya adalah menginjakkan kaki di provinsi ke-27 tersebut. Apa yang ia temukan di lapangan rupanya sangat mengejutkan sang jenderal: sebuah stagnasi operasi keamanan yang berlarut sejak akhir 1975, di mana mutu tempur prajurit merosot, motivasi berada di titik nadir, dan alutsista yang digunakan sudah tertinggal zaman.

Dalam rapat evaluasi pada Juni 1978 bersama komandan Resimen Tim Pertempuran (RTP), Jenderal Jusuf secara blak-blakan menuntut penjelasan atas kebuntuan di palagan tersebut. Dari sinilah lahir sebuah manuver yang tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga sarat akan urgensi pembuktian kepemimpinan. 

Jusuf menggagas unit khusus gabungan lintas matra—terdiri dari Kopassandha, Marinir, dan Kopasgat—yang didukung oleh helikopter SA-330 Puma milik TNI-AU untuk mempraktikkan doktrin air mobile operation. Satuan yang mulai digembleng di Batujajar pada 20 November 1978 ini kemudian diberi nama Satgas Parikesit, di bawah komando mantan komandan Satgas Nanggala-12, Mayor Inf. A. Sitorus.

Ada satu catatan penting yang menunjukkan sisi psikologis kepemimpinan ABRI saat itu. Jusuf memberikan tenggat waktu yang sangat kaku: Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, harus didapatkan sebelum tahun 1978 berakhir. Kita harus mafhum, Jusuf sudah 13 tahun absen mengenakan seragam militer karena mengemban tugas-tugas sipil di pemerintahan. Target operasional ini pada dasarnya adalah instrumen politis Jusuf untuk menghapus keraguan di internal militer; ia ingin membuktikan secara definitif bahwa dirinya sama sekali belum lupa cara memimpin tentara di medan laga.

Secara operasional, perburuan Lobato—yang menurut intelijen terdeteksi di kawasan berhutan lebat Gunung Matebian hingga bergeser ke Pegunungan Maubisse—menggunakan strategi klasik yang dieksekusi secara disiplin. Lima batalyon TNI-AD diposisikan sebagai "pagar betis" untuk mengunci perimeter luar, sementara Tim Parikesit melakukan penyisiran bersyaf tanpa henti untuk menekan target dari dalam.

Tekanan ini membuahkan hasil ketika Tim Kancil dari Satgas Nanggala pimpinan Lettu Inf. Prabowo Subianto menemukan jejak krusial logistik Fretilin pada 28 Desember.

Puncak dari operasi ini merefleksikan hierarki dan kecepatan komando di tubuh ABRI masa itu. Pada pagi hari tanggal 31 Desember 1978, Lobato yang terus didesak akhirnya tersudut di sebuah sungai dan tewas dalam penyergapan oleh Satgas Nanggala. 

Laporan berantai segera bergulir kilat: dari Brigjen Dading Kalbuadi di lapangan, langsung ke telinga Menhankam/Pangab, dan diteruskan seketika itu juga kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Setelah melapor ke panglima tertinggi, Jenderal Jusuf langsung terbang ke Dili untuk melihat pasukannya—sebuah epilog yang secara efektif mengukuhkan kembali otoritas dan wibawa militernya di hadapan para prajurit.

Catatan : saya akan menuliskan versi lain dari terbunuhnya Lobato ini di lain waktu ...

referensi untuk kisah ini adalah buku "Pengabdian Alumni Akabri 1970"

Jani Sari Library

Beliau adalah Karnadi, Salah satu warga Mojokerto yang bekerja di suriname pada masa kolonial belanda. Karnadi tercatat berasal dari Dusun Tlasih Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. Karnadiu tercatat berangkat ke Suriname saat sudah berusia 33 tahun. Beliau berangkat tanggal 04 Juni 1907 dengan menaiki kapal bernama SS Floris & Prins Frederik Hendrik dari pelabuhan Semarang Jawa Tengah. Dengan nomer kontrak JJ665 Karnadi memulia kontrak kerja pada tanggal 12 Agustus 1907 sampai dengan 12 Agustus 1912. Karnadi tercatat dipekerjakan di perkebunan tebu bernama waterland. Dalam catatan pemerintah belanda, Karnadi tercatat bekerja di Suriname sampai tahun 1931. Selain waterland, karnadi tercatat pernah bekerja di perkebunan Marienburg en Zoelend dan perkebunan La Resource. Sayangnya Karnadi meninggal dunia pada tahun 1940 karena suatu penyakit. #mojokerto #mojokertohits #sejarah #sejarahindonesia #historia #historic #historical #history #heritage #oldpics #oldphoto #oldphotos #oldphotograph #oldphotography #vintage #vintagephoto #vintagephotography #picoftheday #pictureoftheday #maps #map #oldmaps #townplanning

 Beliau adalah Karnadi, Salah satu warga Mojokerto yang bekerja di suriname pada masa kolonial belanda. Karnadi tercatat berasal dari Dusun Tlasih Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. Karnadiu tercatat berangkat ke Suriname saat sudah berusia 33 tahun. Beliau berangkat tanggal 04 Juni 1907 dengan menaiki kapal bernama SS Floris & Prins Frederik Hendrik dari pelabuhan Semarang Jawa Tengah. Dengan nomer kontrak JJ665 Karnadi memulia kontrak kerja pada tanggal 12 Agustus 1907 sampai dengan 12 Agustus 1912. Karnadi tercatat dipekerjakan di perkebunan tebu bernama waterland. Dalam catatan pemerintah belanda, Karnadi tercatat bekerja di Suriname sampai tahun 1931. Selain waterland, karnadi tercatat pernah bekerja di perkebunan Marienburg en Zoelend dan perkebunan La Resource. Sayangnya Karnadi meninggal dunia pada tahun 1940 karena suatu penyakit. 

#mojokerto #mojokertohits #sejarah #sejarahindonesia #historia #historic #historical #history #heritage #oldpics #oldphoto #oldphotos #oldphotograph #oldphotography #vintage #vintagephoto #vintagephotography #picoftheday #pictureoftheday #maps #map  #oldmaps #townplanning

HABIB BA'ABUD PENGKHIANAT DIPONEGORO? (3) Saya penasaran, siapakah Habib Ibrahim Ba'abud yang dituduh sebagai pengkhianat Pangeran Diponegoro? Karena dalam Babad Diponegoro, nama itu tidak ada. Nama yang tertulis hanya 8 orang. Pangeran Suryaatmadja, Kerto Pengalasan, Sentot Prawirodirjo, Mas Penghulu Pekih Ibrahim, Haji Ngisa, Haji Badarudin, Kyai Mlangi, dan Syekh Samparwadi. Saya telusuri satu per satu nama-nama itu lewat buku "Kuasa Ramalan" karya Peter Carey. Pertama, Pangeran Suryaatmadja, anak Pangeran Diponegoro. Bukan Ba'abud. Kedua, Kerto Pengalasan, panglima Pangeran Diponegoro. Bukan Ba'abud. Ketiga, Sentot Prawirodirjo, anak Ronggo Prawirodirjo III. Bukan Ba'abud. Keempat, Mas Penghulu Pekih Ibrahim, ulama muda Bagelen. Bukan Ba'abud. Kelima, Haji Ngisa, pengikut Kyai Mojo. Bukan Ba'abud. Keenam, Haji Badarudin, ulama Ngawen. Bukan Ba'abud. Ketujuh, Kyai Mlangi, ulama Mlangi. Bukan Ba'abud. Kedelapan, Syekh Samparwadi. Karena pakai gelar Syekh, saya curiga, jangan-jangan bliolah yang dituduh Ba'abud. Saya kemudian inget buku "Serat Raja Putra Ngayogyakarta", silsilah anak-anak Sultan Jogjakarta. Dalam silsilah Sultan HB II, anak nomor 55, tertulis nama Bendoro Raden Ayu Samparwadi. Dengan keterangan, dinikahkan dengan Kanjeng Raden Tumenggung Samparwadi (Kasan Munadi). Berarti, Syekh Samparwadi adalah menantu Sultan HB II. Hubungan dengan Pangeran Diponegoro gimana? Ayah Pangeran Diponegoro, Sultan HB III, adalah kakak dari istri Syekh Samparwadi. Berarti Syekh Samparwadi adalah paman Pangeran Diponegoro. Layak kalau menjadi penasehatnya. Selanjutnya, menurut naskah "Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta" tulisan Siti Hidayati Amal, saya mendapatkan silsilah Syekh Samparwadi. Syeh Samparwadi adalah keturunan Ba'abud. Anak Syekh Alwi Ba'abud. Yang ditarik ke atas, leluhurnya adalah Ali Ba'alwi. Sepertinya, orang menuduh Habib Ibrahim Ba'abud sebagai pengkhianat Pangeran Diponegoro adalah menunjuk Syekh Samparwadi. Karena Syekh Samparwadi memang keturunan Ba'abud. Dan menjadi salah satu orang yang membujuk Pangeran Diponegoro. Namun, kalau niatnya mau menuduh, yang membujuk ada 8 orang, mengapa yang dituduh sebagai pengkhianat hanya 1 orang. Apa karena yang 1 orang itu Ba'abud? Kenapa yang 7 orang Jawa, yang lebih banyak jumlahnya, ga disebut pengkhianat? Kenapa anak Pangeran Diponegoro, yang pertama membujuk ayahnya, tidak dituduh pengkhianat? Sungguh tuduhan yang layak diberi senyuman. Saya masih penasaran, kenapa mereka sampai ketemu nama Habib Ibrahim Ba'abud? Ternyata, dalam naskah yang ditulis oleh keturunan Syekh Samparwadi itu, Syekh Samparwadi punya anak yang bernama Ibrahim Ba'abud. Jadi, mereka yang anti Ba'alawi menuduh ayahnya (Syekh Samparwadi) tapi dengan memakai nama anaknya (Ibrahim Ba'abud). Sungguh kengawuran dan layak dikasih senyuman. Dan, kebanyakan orang langsung percaya begitu saja. Tidak ada yang mencoba menelusuri kebenarannya. Atau ini pertanda malas membaca adalah budaya? Dan gampang percaya adalah ciri kepribadian mulia? (Foto: Saya berziarah ke makam Syekh Samparwadi di Tanggung, Purworejo.) #babaddiponegoro #sejarahdiponegoro

 HABIB BA'ABUD PENGKHIANAT DIPONEGORO? (3)

Saya penasaran, siapakah Habib Ibrahim Ba'abud yang dituduh sebagai pengkhianat Pangeran Diponegoro?

Karena dalam Babad Diponegoro, nama itu tidak ada.

Nama yang tertulis hanya 8 orang. 

Pangeran Suryaatmadja, Kerto Pengalasan, Sentot Prawirodirjo, Mas Penghulu Pekih Ibrahim, Haji Ngisa, Haji Badarudin, Kyai Mlangi, dan Syekh Samparwadi.

Saya telusuri satu per satu nama-nama itu lewat buku "Kuasa Ramalan" karya Peter Carey.

Pertama, Pangeran Suryaatmadja, anak Pangeran Diponegoro. Bukan Ba'abud.

Kedua, Kerto Pengalasan, panglima Pangeran Diponegoro. Bukan Ba'abud.

Ketiga, Sentot Prawirodirjo, anak Ronggo Prawirodirjo III. Bukan Ba'abud.

Keempat, Mas Penghulu Pekih Ibrahim, ulama muda Bagelen. Bukan Ba'abud.

Kelima, Haji Ngisa, pengikut Kyai Mojo. Bukan Ba'abud.

Keenam, Haji Badarudin, ulama Ngawen. Bukan Ba'abud.

Ketujuh, Kyai Mlangi, ulama Mlangi. Bukan Ba'abud.

Kedelapan, Syekh Samparwadi.

Karena pakai gelar Syekh, saya curiga, jangan-jangan bliolah yang dituduh Ba'abud.

Saya kemudian inget buku "Serat Raja Putra Ngayogyakarta", silsilah anak-anak Sultan Jogjakarta.

Dalam silsilah Sultan HB II, anak nomor 55, tertulis nama Bendoro Raden Ayu Samparwadi. 

Dengan keterangan, dinikahkan dengan Kanjeng Raden Tumenggung Samparwadi (Kasan Munadi).

Berarti, Syekh Samparwadi adalah menantu Sultan HB II.

Hubungan dengan Pangeran Diponegoro gimana?

Ayah Pangeran Diponegoro, Sultan HB III, adalah kakak dari istri Syekh Samparwadi. 

Berarti Syekh Samparwadi adalah paman Pangeran Diponegoro. Layak kalau menjadi penasehatnya.

Selanjutnya, menurut naskah "Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta" tulisan Siti Hidayati Amal, saya mendapatkan silsilah Syekh Samparwadi.

Syeh Samparwadi adalah keturunan Ba'abud. Anak Syekh Alwi Ba'abud. Yang ditarik ke atas, leluhurnya adalah Ali Ba'alwi.

Sepertinya, orang menuduh Habib Ibrahim Ba'abud sebagai pengkhianat Pangeran Diponegoro adalah menunjuk Syekh Samparwadi.

Karena Syekh Samparwadi memang keturunan Ba'abud. Dan menjadi salah satu orang yang membujuk Pangeran Diponegoro.

Namun, kalau niatnya mau menuduh, yang membujuk ada 8 orang, mengapa yang dituduh sebagai pengkhianat hanya 1 orang.

Apa karena yang 1 orang itu Ba'abud?

Kenapa yang 7 orang Jawa, yang lebih banyak jumlahnya, ga disebut pengkhianat? 

Kenapa anak Pangeran Diponegoro, yang pertama membujuk ayahnya, tidak dituduh pengkhianat? 

Sungguh tuduhan yang layak diberi senyuman.

Saya masih penasaran, kenapa mereka sampai ketemu nama Habib Ibrahim Ba'abud?

Ternyata, dalam naskah yang ditulis oleh keturunan Syekh Samparwadi itu, Syekh Samparwadi punya anak yang bernama Ibrahim Ba'abud.

Jadi, mereka yang anti Ba'alawi menuduh ayahnya (Syekh Samparwadi) tapi dengan memakai nama anaknya (Ibrahim Ba'abud).

Sungguh kengawuran dan layak dikasih senyuman.

Dan, kebanyakan orang langsung percaya begitu saja. Tidak ada yang mencoba menelusuri kebenarannya.

Atau ini pertanda malas membaca adalah budaya? Dan gampang percaya adalah ciri kepribadian mulia?

(Foto: Saya berziarah ke makam Syekh Samparwadi di Tanggung, Purworejo.)

Sumber : Nassirun Purwokarton

#babaddiponegoro #sejarahdiponegoro

HABIB BA'ABUD PENGKHIANAT DIPONEGORO? (2) Banyak postingan yang menuduh ditangkapnya Pangeran Diponegoro karena pengkhianatan Habib Ba'abud. Nama yang mereka tuduh adalah Habib Ibrahim Ba'abud. Apakah benar begitu? Sebagai pihak yang dibujuk, Pangeran Diponegoro pasti tahu siapa saja yang telah membujuknya. Siapa saja orang yang berhasil meyakinkan sang pangeran untuk mau bertemu dengan Belanda. Tentu orang-orang dekat. Pasti orang-orang yang dipercaya. Semua nama pasti diingatnya. Maka ditulislah nama-nama itu dalam memoarnya. Siapa saja? Nama-nama itu tertulis jelas dalam Babad Diponegoro.. "... pan pun Paman Pangulu nusul punika Kaji Badarodin Kaji Mam Rajiku Ki Mlangi punika mapan sampun prapta sami rembagipun samya ngengingken bedhama." Jadi, yang pertama kali membujuk adalah anaknya sendiri. Pangeran Suryaatmaja. Kemudian para panglimanya, para Basah. Di antaranya adalah Sentot Prawirodirjo. Namun, yang makin memantapkan hati untuk bertemu Belanda adalah para penasehatnya. Seperti tertulis dalam tembang itu. Ada 4 orang ulama. Mereka adalah Mas Penghulu Pekih Ibrahim, Haji Badarudin, Haji Imam Raji, dan Kyai Mlangi. Dalam Babad Diponegoro sama sekali tak tertulis nama Habib Ibrahim Ba'abud. Lalu sumber dari mana mereka menuduh nama itu? Saya pun penasaran. Akhirnya menelusuri jejaknya, siapakah Habib Ibrahim Ba'abud yang dituduh itu. Ternyata mereka menganggap Mas Penghulu Pekih Ibrahim, penghulu Pangeran Diponegoro, sama dengan Habib Ibrahim Ba'abud. Padahal dua nama itu beda orang. Juga beda keturunan. Kalo ada yang penasaran siapa Habib Ibrahim Ba'abud, nanti saya tuliskan. #books #babaddiponegoro #pangerandiponegoro

 HABIB BA'ABUD PENGKHIANAT DIPONEGORO? (2)

Banyak postingan yang menuduh ditangkapnya Pangeran Diponegoro karena pengkhianatan Habib Ba'abud.

Nama yang mereka tuduh adalah Habib Ibrahim Ba'abud.

Apakah benar begitu?

Sebagai pihak yang dibujuk, Pangeran Diponegoro pasti tahu siapa saja yang telah membujuknya.

Siapa saja orang yang berhasil meyakinkan sang pangeran untuk mau bertemu dengan Belanda.

Tentu orang-orang dekat. Pasti orang-orang yang dipercaya.

Semua nama pasti diingatnya. 

Maka ditulislah nama-nama itu dalam memoarnya.

Siapa saja?

Nama-nama itu tertulis jelas dalam Babad Diponegoro..

"...

pan pun Paman Pangulu nusul punika

Kaji Badarodin Kaji Mam Rajiku

Ki Mlangi punika

mapan sampun prapta sami

rembagipun samya ngengingken bedhama."

Jadi, yang pertama kali membujuk adalah anaknya sendiri. Pangeran Suryaatmaja.

Kemudian para panglimanya, para Basah. Di antaranya adalah Sentot Prawirodirjo.

Namun, yang makin memantapkan hati untuk bertemu Belanda adalah para penasehatnya.

Seperti tertulis dalam tembang itu. Ada 4 orang ulama.

Mereka adalah Mas Penghulu Pekih Ibrahim, Haji Badarudin, Haji Imam Raji, dan Kyai Mlangi.

Dalam Babad Diponegoro sama sekali tak tertulis nama Habib Ibrahim Ba'abud.

Lalu sumber dari mana mereka menuduh nama itu?

Saya pun penasaran. Akhirnya menelusuri jejaknya, siapakah Habib Ibrahim Ba'abud yang dituduh itu.

Ternyata mereka menganggap Mas Penghulu Pekih Ibrahim, penghulu Pangeran Diponegoro, sama dengan Habib Ibrahim Ba'abud.

Padahal dua nama itu beda orang. Juga beda keturunan.

Kalo ada yang penasaran siapa Habib Ibrahim Ba'abud, nanti saya tuliskan.

#books #babaddiponegoro #pangerandiponegoro

Sumber : Nassirun Purwokartun

Sejarah Reje Poteh Melawan Belanda di Tahun 1907. (Interprestasi dari laporan kolonial 1908) Oleh : Zulfikar Ahmad* lintasgayo.co Potensi sumber daya alam tanoh Gayo menarik minat VOC untuk melakukan investasi. Berbagai upaya untuk melancarkan bisnisnya dilakukan, mulai dari mendatangkan pasukan militer, pembangunan unit pengolahan terpentin hingga pembangunan sarana-prasarana. Salah satu sarana terpenting adalah pembangunan jalan untuk memudahkan pengangutan hasil bumi tanoh Gayo. Jalan Bireuen-Takengon mulai dibangun pada tahun 1903 untuk membangun jalan ini Belanda memaksa penduduk untuk memecahkan karang dan meratakan tanah dengan menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia pada saat itu. Puluhan nyawa urang Gayo gugur dalam pembangunan jalan ini, sementara ratusan lainnya dipaksa bekerja ‘mengaruk’ sumber daya alam Gayo untuk kepentingan VOC. Kerja paksa tanpa upah yang memadai tentu saja sangat melukai perasaan urang Gayo, berbagai perlawanan dilakukan oleh para pemimpin, salah satu adalah Rödjöh Poetéh (reje poteh) bersama pasukannya melakukan perlawanan dengan menyerang markas-markas Belanda. Serta menghalang-halangi upaya ‘perampokan’ SDA oleh Belanda. Kerugian Belanda akibat perlawanan Reje Poteh membuat petinggi militer di Takengon geram. Operasi penaklukan reje Poteh pun dimulai. Rencana penangkapan disusun, pasukan bergerak dari bivak Takengon menuju Pegasing. Pengepungan tempat persembunyian reje Poteh di Pegasing dilakukan dengan cermat, Meliter Belanda menyusun strategi untuk mencegah lolosnya reje Poteh bersama pasukannya, dari kejauhan aktivitas reje Poteh bersama pasukannya sudah diketahui oleh pasukan Belanda. Saat pengerebekan dilakukan tiba-tiba Reje Poteh bersama pengikutnya lenyap dari pandangan mata, berkali – kali pengerebekan dilakukan namun selalu markas reje Poteh tiba-tiba tak berpenghuni, sampai akhirnya pada bulan Februari 190. Pertempuran tak dapat dielakan, salah seorang prajurit Reje Poteh gugur dengan gagah berani dengan perasaan pilu akibat gugurnya salah seorang prajurit, Reje Poteh bersama para panglima dan pengikutnya berpindah – pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya sambil sesekali menyerang pasukan Belanda. Peristiwa pada bulan Februari 1907 di Pegasing itu menjadi pelajaran penting bagi Reje Poteh, sejak kejadian tersebut Reje Poteh membagi pasukannya dalam beberapa kelompok yang dipimpin oleh para panglimanya seperti Pang Kadam, Pang La’ot dan Pang Ali. Pasukan-pasukan kecil ini berpencar dibeberapa pos untuk melakukan penyerangan-penyerangan kecil, sesekali pasukan-pasukan kecil ini mendatangi bivak Belanda yang dijadikan markas militer untuk membebaskan urang Gayo dari penjara Belanda. Belanda semakin geram oleh aksi pasukan-pasukan Reje Poteh. Upaya penangkapan selalu dilakukan sampai suatu ketika di bulan Mei 1907, terjadi pertempuran di kawasan Serempah, 7 orang pengikut Reje Poteh gugur. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, Reje Poteh memerintahkan anggota pasukannya agar pergi bergabung dengan para panglima yang lain, sementara Reje Poteh membiarkan dirinya di tangkap Belanda. Belanda yang sudah menderita kerugian cukup besar akibat perlawanan Reje Poteh, tidak dapat membiarkan sisa pasukan Reje Poteh lolos begitu saja. Pengejaran sisa anggota pasukan Reje Poteh dilakukan sampai ke Beruksah, 4 orang anggota pasukan Reje Poteh kembali gugur ditembus timah panas dari senapan Belanda. Dalam kamp tahanan di bivak Belanda, Reje Poteh dengan mudah dapat meloloskan diri apabila beliau menghendaki. Beberapa kali hal ini dilakukan oleh Reje Poteh, namun akibatnya masyarakat Reje Poteh yang menanggung akibatnya. Tentu saja Reje Poteh tidak ingin melukai rakyatnya yang sudah menderita yang hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Militer Belanda kewalahan untuk menjaga Reje Poteh dalam penjara. Ahirnya, Militer Belanda menyewa orang khusus yang didatangkan dari pantai Barat Aceh untuk menjaga Reje Poteh. Sejak Agustus 1907, Reje Poteh dijaga oleh orang khusus yang mampu melihat Reje Poteh sementara para serdadu Belanda lain tidak dapat melihatnya. Para panglima Reje Poteh yang membangun pos-pos perlawanan dibeberapa kawasan kembali merapat ke Pegasing untuk menyusun strategi mengempur bivak Belanda. Pada bulan November 1907. Belanda ‘dikejutkan’ oleh ulah Pang Kadam dan Pang Ali yang muncul beserta 3 orang pasukannya menghadang Belanda di sebelah Timur Pegasing. Dalam penghadangan ini Pang Kadam dan Pang Ali berhasil ‘merebut’ kembali 3 gerobak pengangkut hasil bumi dan bahan makanan dari kawasan Pegasing. Desember 1907, Pang La’ot gugur namun Reje Poteh tetap tidak mau menyatakan takluk pada Belanda.(*) Belanda menduga inilah Pang La'ot dan Pang Ali Sumber foto : http://www.geheugenvannederland.nl /? /nl/items/VKM01:A17-21/&p=1&i=6&t=7&st=pang&sc=%28pang%29/&wst=pang Pembangunan Jalan Takengon – Bireuen (1903 – 1913), Batu cadas keras dipahat se-inci demi se-inci untuk memuluskan jalan ; Lokasi Cot Panglima (sumber Rijks museum)

 Sejarah Reje Poteh Melawan Belanda di Tahun 1907.

(Interprestasi dari laporan kolonial 1908)

Oleh : Zulfikar Ahmad*

lintasgayo.co Potensi sumber daya alam tanoh Gayo menarik minat VOC untuk melakukan investasi. Berbagai upaya untuk melancarkan bisnisnya dilakukan, mulai dari mendatangkan pasukan militer, pembangunan unit pengolahan terpentin hingga pembangunan sarana-prasarana. 

Salah satu sarana terpenting adalah pembangunan jalan untuk memudahkan pengangutan hasil bumi tanoh Gayo.

Jalan Bireuen-Takengon mulai dibangun pada tahun 1903 untuk membangun jalan ini Belanda memaksa penduduk untuk memecahkan karang dan meratakan tanah dengan menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia pada saat itu. 

Puluhan nyawa urang Gayo gugur dalam pembangunan jalan ini, sementara ratusan lainnya dipaksa bekerja ‘mengaruk’ sumber daya alam Gayo untuk kepentingan VOC.

Kerja paksa tanpa upah yang memadai tentu saja sangat melukai perasaan urang Gayo, berbagai perlawanan dilakukan oleh para pemimpin, salah satu adalah Rödjöh Poetéh (reje poteh) bersama pasukannya melakukan perlawanan dengan menyerang markas-markas Belanda.

Serta menghalang-halangi upaya ‘perampokan’ SDA oleh Belanda. Kerugian Belanda akibat perlawanan Reje Poteh membuat petinggi militer di Takengon geram. Operasi penaklukan reje Poteh pun dimulai.

Rencana penangkapan disusun, pasukan bergerak dari bivak Takengon menuju Pegasing.

Pengepungan tempat persembunyian reje Poteh di Pegasing dilakukan dengan cermat, Meliter Belanda menyusun strategi untuk mencegah lolosnya reje Poteh bersama pasukannya, dari kejauhan aktivitas reje Poteh bersama pasukannya sudah diketahui oleh pasukan Belanda. 

Saat pengerebekan dilakukan tiba-tiba Reje Poteh bersama pengikutnya lenyap dari pandangan mata, berkali – kali pengerebekan dilakukan namun selalu markas reje Poteh tiba-tiba tak berpenghuni, sampai akhirnya pada bulan Februari 190.

Pertempuran tak dapat dielakan, salah seorang prajurit Reje Poteh gugur dengan gagah berani dengan perasaan pilu akibat gugurnya salah seorang prajurit, Reje Poteh bersama para panglima dan pengikutnya berpindah – pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya sambil sesekali menyerang pasukan Belanda.

Peristiwa pada bulan Februari 1907 di Pegasing itu menjadi pelajaran penting bagi Reje Poteh, sejak kejadian tersebut Reje Poteh membagi pasukannya dalam beberapa kelompok yang dipimpin oleh para panglimanya seperti Pang Kadam, Pang La’ot dan Pang Ali. 

Pasukan-pasukan kecil ini berpencar dibeberapa pos untuk melakukan penyerangan-penyerangan kecil, sesekali pasukan-pasukan kecil ini mendatangi bivak Belanda yang dijadikan markas militer untuk membebaskan urang Gayo dari penjara Belanda.

Belanda semakin geram oleh aksi pasukan-pasukan Reje Poteh. Upaya penangkapan selalu dilakukan sampai suatu ketika di bulan Mei 1907, terjadi pertempuran di kawasan Serempah, 7 orang pengikut Reje Poteh gugur. 

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, Reje Poteh memerintahkan anggota pasukannya agar pergi bergabung dengan para panglima yang lain, sementara Reje Poteh membiarkan dirinya di tangkap Belanda.

Belanda yang sudah menderita kerugian cukup besar akibat perlawanan Reje Poteh, tidak dapat membiarkan sisa pasukan Reje Poteh lolos begitu saja. 

Pengejaran sisa anggota pasukan Reje Poteh dilakukan sampai ke Beruksah, 4 orang anggota pasukan Reje Poteh kembali gugur ditembus timah panas dari senapan Belanda.

Dalam kamp tahanan di bivak Belanda, Reje Poteh dengan mudah dapat meloloskan diri apabila beliau menghendaki. Beberapa kali hal ini dilakukan oleh Reje Poteh, namun akibatnya masyarakat Reje Poteh yang menanggung akibatnya. 

Tentu saja Reje Poteh tidak ingin melukai rakyatnya yang sudah menderita yang hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Militer Belanda kewalahan untuk menjaga Reje Poteh dalam penjara. 

Ahirnya, Militer Belanda menyewa orang khusus yang didatangkan dari pantai Barat Aceh untuk menjaga Reje Poteh. Sejak Agustus 1907, Reje Poteh dijaga oleh orang khusus  yang mampu melihat Reje Poteh sementara para serdadu Belanda lain tidak dapat melihatnya.

Para panglima Reje Poteh yang membangun pos-pos perlawanan dibeberapa kawasan kembali merapat ke Pegasing untuk menyusun strategi mengempur bivak Belanda. Pada bulan November 1907.

Belanda ‘dikejutkan’ oleh ulah Pang Kadam dan Pang Ali yang muncul beserta 3 orang pasukannya menghadang Belanda di sebelah Timur Pegasing. 

Dalam penghadangan ini Pang Kadam dan Pang Ali berhasil ‘merebut’ kembali 3 gerobak pengangkut hasil bumi dan bahan makanan dari kawasan Pegasing.

Desember 1907, Pang La’ot gugur namun Reje Poteh tetap tidak mau menyatakan takluk pada Belanda.(*)

Belanda menduga inilah Pang La'ot dan Pang Ali  Sumber foto : http://www.geheugenvannederland.nl /? /nl/items/VKM01:A17-21/&p=1&i=6&t=7&st=pang&sc=%28pang%29/&wst=pang

Pembangunan Jalan Takengon – Bireuen (1903 – 1913), Batu cadas keras dipahat se-inci demi se-inci untuk memuluskan jalan ; Lokasi Cot Panglima (sumber Rijks museum)

Para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia yang di tangkap militer Inggris di Surabaya sekitar November 1945. Tampak dari raut wajah pejuang tidak ada rasa takut. Alfatihah untuk para Pejuang Indonesia🤲🤲🇮🇩

 Para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia yang di tangkap militer Inggris di Surabaya sekitar November 1945. 

Tampak dari raut wajah pejuang tidak ada rasa takut. 

Alfatihah untuk para Pejuang Indonesia

Sumber : Iin Art

Ki Ageng Suryomentaram (1892–1962) adalah seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang meninggalkan kemewahan istana untuk mencari jati diri dan kebahagiaan sejati melalui filsafat "Kawruh Jiwa" atau Ilmu Bahagia. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono VII yang kemudian melepaskan gelar kebangsawanannya, hidup sederhana sebagai rakyat jelata, dan mendalami spiritualitas Jawa. Ajarannya yang dikenal dengan slogan "Aja Dumeh" menekankan kesetaraan manusia dan pentingnya melepaskan keinginan akan harta, tahta, dan kehormatan. Sumber : Ulama dan Sejarah

 Ki Ageng Suryomentaram (1892–1962) adalah seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang meninggalkan kemewahan istana untuk mencari jati diri dan kebahagiaan sejati melalui filsafat "Kawruh Jiwa" atau Ilmu Bahagia. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono VII yang kemudian melepaskan gelar kebangsawanannya, hidup sederhana sebagai rakyat jelata, dan mendalami spiritualitas Jawa. Ajarannya yang dikenal dengan slogan "Aja Dumeh" menekankan kesetaraan manusia dan pentingnya melepaskan keinginan akan harta, tahta, dan kehormatan.

Sumber : Ulama dan Sejarah

TERIMA KASIH, BPS : INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI "Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur" Terima kasih, BPS. Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen. Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025. Indah sekali. Kemiskinan turun. Angka membaik. Grafik menurun. Laporan terlihat semakin sehat. Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda. Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023. Nah, di sinilah cerita menjadi menarik. Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak? ---------------------------------------------- Dua Penggaris BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional. Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda. BPS bertanya: "Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?" Bank Dunia bertanya: "Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?" Keduanya bukan salah. Tetapi pertanyaannya: Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya? ---------------------------------------- Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70. Tahun lalu nilainya 50. Orang tuanya berkata: "Hebat! Naik 20 poin!" Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata: "Nilai minimal di kelas ini 80." Anak itu menjawab: "Tapi nilai saya sudah naik, Bu." Guru menjawab: "Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik." Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan. Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang. ---------------------------------------- BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai Ini yang sering hilang dalam perdebatan. Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman. BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut. Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan. Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat. Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain. Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera? Tentu tidak. Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan. Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan. Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh. ------------------------------------------ Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah". Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara. Nah! Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik. Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain... Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain... Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia... Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya: Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income? Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia. Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri ------------------------------------------ Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati. BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat. Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera. Ada wilayah yang jauh lebih berat. Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen. Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda. Lalu Kita Harus Percaya Siapa? Jawabannya: Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya. BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia. Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional. Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar. Misalnya: "Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil." Belum tentu. Begitu pula: "Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional." Juga tidak tepat. Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama. Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya: Pertanyaan mana yang ingin kita jawab? -------------------------------------------- Terima kasih, BPS. Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca. Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum. Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS. Rakyat hidup di pasar. Di warung. Di sekolah. Di rumah sakit. Di rekening bank. Dan terutama di dapur. Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan. Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup. Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan: "Berapa persen rakyat miskin hari ini?" Tetapi: "Miskin dibandingkan siapa?" Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya: "Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?" Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik: Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?

 TERIMA KASIH, BPS : 

INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI

"Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur"

Terima kasih, BPS.

Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen.

Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025.

Indah sekali.

Kemiskinan turun.

Angka membaik.

Grafik menurun.

Laporan terlihat semakin sehat.

Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda.

Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023.

Nah, di sinilah cerita menjadi menarik.

Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak?

----------------------------------------------

Dua Penggaris

BPS menggunakan garis kemiskinan nasional.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan.

Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang.

Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional.

Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda.

Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda.

BPS bertanya:

"Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?"

Bank Dunia bertanya:

"Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?"

Keduanya bukan salah.

Tetapi pertanyaannya:

Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya?

----------------------------------------

Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70.

Tahun lalu nilainya 50.

Orang tuanya berkata:

"Hebat! Naik 20 poin!"

Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata:

"Nilai minimal di kelas ini 80."

Anak itu menjawab:

"Tapi nilai saya sudah naik, Bu."

Guru menjawab:

"Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik."

Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan.

Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang.

----------------------------------------

BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai

Ini yang sering hilang dalam perdebatan.

Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman.

BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut.

Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan.

Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat.

Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain.

Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera?

Tentu tidak.

Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan.

Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan.

Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh.

------------------------------------------

Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar

Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah".

Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara.

Nah!

Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik.

Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain...

Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain...

Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia...

Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya:

Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income?

Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia.

Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri

------------------------------------------

Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi

Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati.

BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat.

Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera.

Ada wilayah yang jauh lebih berat.

Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen.

Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda.

Lalu Kita Harus Percaya Siapa?

Jawabannya:

Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya.

BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia.

Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional.

Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar.

Misalnya:

"Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil."

Belum tentu.

Begitu pula:

"Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional."

Juga tidak tepat.

Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama.

Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya:

Pertanyaan mana yang ingin kita jawab?

--------------------------------------------

Terima kasih, BPS.

Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca.

Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum.

Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS.

Rakyat hidup di pasar.

Di warung.

Di sekolah.

Di rumah sakit.

Di rekening bank.

Dan terutama di dapur.

Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan.

Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup.

Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan:

"Berapa persen rakyat miskin hari ini?"

Tetapi:

"Miskin dibandingkan siapa?"

Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya:

"Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?"

Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik:

Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?

TERIMA KASIH, BPS : INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI "Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur" Terima kasih, BPS. Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen. Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025. Indah sekali. Kemiskinan turun. Angka membaik. Grafik menurun. Laporan terlihat semakin sehat. Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda. Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023. Nah, di sinilah cerita menjadi menarik. Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak? ---------------------------------------------- Dua Penggaris BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional. Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda. BPS bertanya: "Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?" Bank Dunia bertanya: "Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?" Keduanya bukan salah. Tetapi pertanyaannya: Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya? ---------------------------------------- Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70. Tahun lalu nilainya 50. Orang tuanya berkata: "Hebat! Naik 20 poin!" Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata: "Nilai minimal di kelas ini 80." Anak itu menjawab: "Tapi nilai saya sudah naik, Bu." Guru menjawab: "Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik." Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan. Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang. ---------------------------------------- BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai Ini yang sering hilang dalam perdebatan. Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman. BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut. Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan. Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat. Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain. Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera? Tentu tidak. Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan. Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan. Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh. ------------------------------------------ Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah". Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara. Nah! Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik. Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain... Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain... Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia... Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya: Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income? Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia. Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri ------------------------------------------ Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati. BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat. Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera. Ada wilayah yang jauh lebih berat. Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen. Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda. Lalu Kita Harus Percaya Siapa? Jawabannya: Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya. BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia. Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional. Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar. Misalnya: "Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil." Belum tentu. Begitu pula: "Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional." Juga tidak tepat. Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama. Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya: Pertanyaan mana yang ingin kita jawab? -------------------------------------------- Terima kasih, BPS. Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca. Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum. Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS. Rakyat hidup di pasar. Di warung. Di sekolah. Di rumah sakit. Di rekening bank. Dan terutama di dapur. Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan. Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup. Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan: "Berapa persen rakyat miskin hari ini?" Tetapi: "Miskin dibandingkan siapa?" Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya: "Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?" Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik: Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?

 TERIMA KASIH, BPS : 

INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI

"Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur"

Terima kasih, BPS.

Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen.

Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025.

Indah sekali.

Kemiskinan turun.

Angka membaik.

Grafik menurun.

Laporan terlihat semakin sehat.

Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda.

Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023.

Nah, di sinilah cerita menjadi menarik.

Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak?

----------------------------------------------

Dua Penggaris

BPS menggunakan garis kemiskinan nasional.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan.

Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang.

Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional.

Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda.

Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda.

BPS bertanya:

"Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?"

Bank Dunia bertanya:

"Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?"

Keduanya bukan salah.

Tetapi pertanyaannya:

Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya?

----------------------------------------

Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70.

Tahun lalu nilainya 50.

Orang tuanya berkata:

"Hebat! Naik 20 poin!"

Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata:

"Nilai minimal di kelas ini 80."

Anak itu menjawab:

"Tapi nilai saya sudah naik, Bu."

Guru menjawab:

"Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik."

Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan.

Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang.

----------------------------------------

BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai

Ini yang sering hilang dalam perdebatan.

Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman.

BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut.

Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan.

Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat.

Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain.

Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera?

Tentu tidak.

Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan.

Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan.

Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh.

------------------------------------------

Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar

Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah".

Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara.

Nah!

Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik.

Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain...

Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain...

Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia...

Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya:

Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income?

Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia.

Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri

------------------------------------------

Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi

Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati.

BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat.

Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera.

Ada wilayah yang jauh lebih berat.

Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen.

Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda.

Lalu Kita Harus Percaya Siapa?

Jawabannya:

Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya.

BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia.

Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional.

Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar.

Misalnya:

"Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil."

Belum tentu.

Begitu pula:

"Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional."

Juga tidak tepat.

Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama.

Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya:

Pertanyaan mana yang ingin kita jawab?

--------------------------------------------

Terima kasih, BPS.

Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca.

Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum.

Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS.

Rakyat hidup di pasar.

Di warung.

Di sekolah.

Di rumah sakit.

Di rekening bank.

Dan terutama di dapur.

Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan.

Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup.

Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan:

"Berapa persen rakyat miskin hari ini?"

Tetapi:

"Miskin dibandingkan siapa?"

Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya:

"Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?"

Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik:

Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?

Sumber : Rudi Sinaba

BARA MERAH DI KAKI GUNUNG: AMUK RESIMEN SAMUDERA MENUMPAS PEMBELOT REPUBLIK Catatan sejarah Jani Sari II Palagan Kedu Utara: Saat Resimen Samudera dan Taruna Magelang Menyelamatkan Republik dari Pemberontakan PKI/FDR 1948 Tahun 1948. Usia Republik Indonesia ibarat bayi yang baru belajar merangkak, namun ancaman sudah mengepung dari segala penjuru. Di luar, Belanda masih mengintai dengan moncong senjata, memaksa wilayah RI semakin menyusut lewat Perjanjian Linggarjati dan Renville. Di dalam, suhu politik mendidih. Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) yang diketuk palu oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan M. Hatta pada awal tahun, membawa angin puyuh bagi laskar-laskar dan kesatuan bersenjata, tak terkecuali Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Bagi para prajurit Corps Mariniers (CM), itu adalah masa-masa penuh ketidakpastian. Komisi Reorganisasi ALRI (KRAL) sempat memutuskan untuk meniadakan Tentara Laut. Namun, darah patriot tak mudah luntur. Di Tegal, Komandan CM Pangkalan IV, R. Soehadi, mengambil langkah taktis. Ia menolak pasukannya kehilangan identitas. Bersama perwira intinya, CM meleburkan diri ke dalam Divisi III Diponegoro dan beralih rupa menjadi resimen tersendiri: Resimen Samudera. Di bawah komando Divisi III yang dipimpin Brigjen Inf. Soesalit, Resimen Samudera berdiri tegak bak benteng. Mereka membagi kekuatan tempur ke dalam empat batalyon utama: Batalyon 173 di Parakan (Letnan Hartono), Batalyon 174 di Wonosobo (Letnan M. Joenoes), Batalyon 175 di Parakan (Letnan Moekijat), Batalyon 176 di Temanggung (Letnan Soewadji), dan Batalyon 177 (Letnan Wiranto), yang kemudian disusul bergabungnya Batalyon 178 asal Juwana. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pada September 1948, langit di timur memerah. Pemberontakan PKI/FDR pimpinan Amir Sjarifuddin dan Muso meletus di Madiun. Pengaruh ideologi kiri ini merayap cepat, menyusup hingga ke barisan tentara di Jawa Tengah. Intelijen Resimen Samudera dengan cepat mengendus pergerakan gelap di wilayah pengawasan mereka: Candiroto, Ngadirejo, dan Parakan. Kabar buruk itu datang bertubi-tubi. Pasukan eks-Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) di bawah Achmad Jadau yang bergabung dengan Divisi II Jateng, bermanuver. Batalyon Darsono di Temanggung dan Batalyon Machmud di Parakan membelot menjadi bagian dari pasukan pemberontak. Daerah Parakan, yang awalnya dijaga oleh Batalyon Machmud untuk mengantisipasi serbuan Belanda, kini jatuh ke tangan kiri. Ironisnya, mereka bahkan berani melucuti satu peleton dari Batalyon 175 yang tengah beristirahat selepas dinas. Pantang bagi Resimen Samudera membiarkan kawan ditikam dari belakang. Mesin perang segera dipanaskan. Letnan Wiranto memimpin Batalyon 177 bergerak cepat untuk menetralisir kekuatan Batalyon Darsono di Temanggung. Operasi ini berjalan rapi. Hanya segelintir sisa-sisa pemberontak yang lolos lari terbirit-birit ke Parakan, bergabung dengan Batalyon Machmud. Di sinilah palagan Kedu Utara menjadi saksi heroisme operasi gabungan. Resimen Samudera tidak bertempur sendirian. Bantuan datang dari arah selatan. Dari kesatriaan di lembah Tidar, pasukan TNI AD dari Magelang bergerak merangsek maju. Di antara barisan tersebut, turut angkat senjata para taruna muda dari Militer Akademi Jogja dan Sekolah Kader TNI Magelang. Para pemuda yang sehari-hari digodok di kompleks militer Magelang itu membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tentara pelajar yang hanya tahu teori kelas. Bersama prajurit Resimen Samudera, mereka bahu-membahu menyapu bersih sisa-sisa pemberontak di wilayah sekitar Temanggung bagian selatan. Satu kompi di bawah pimpinan Letnan Djoeremi melakukan gebrakan maut ke Parakan. Tepat pukul 16:00, kota itu berhasil direbut kembali oleh pasukan gabungan. Sisa pemberontak kocar-kacir, meski di bawah gelap malam mereka masih mencoba melakukan represi dan sabotase ke dalam kota. Esok harinya, serangan penghabisan dilancarkan tanpa ampun. Tepat pukul 15:00, markas Batalyon Machmud jatuh sepenuhnya. Senjata dan perlengkapan dirampas, sementara para perwira stafnya tak punya pilihan lain selain mengangkat tangan menyerah. Dalam waktu tak kurang dari 10 hari, operasi sapu bersih di Parakan, Candiroto, dan Ngadirejo tuntas tanpa sisa. Operasi gilang-gemilang gabungan di Kedu Utara ini bukan sekadar kemenangan taktis, melainkan sebuah pembuktian kesetiaan yang mendalam. Keberhasilan Resimen Samudera dan para prajurit serta taruna dari Magelang dalam meredam bara pemberontakan membuat Pemerintah Pusat di Yogyakarta terkesima. Sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasa heroik tersebut, tepat pada 19 Oktober 1948, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/'48 yang menetapkan secara resmi eksistensi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL). Sebuah epik heroisme yang mematrikan nama Marinir ke dalam catatan emas sejarah Republik. referensi : "75 Tahun Korps Marinir" Koleksi Jani Sari Library

 BARA MERAH DI KAKI GUNUNG: AMUK RESIMEN SAMUDERA MENUMPAS PEMBELOT REPUBLIK

Catatan sejarah Jani Sari II

Palagan Kedu Utara: Saat Resimen Samudera dan Taruna Magelang Menyelamatkan Republik dari Pemberontakan PKI/FDR 1948

Tahun 1948. Usia Republik Indonesia ibarat bayi yang baru belajar merangkak, namun ancaman sudah mengepung dari segala penjuru. Di luar, Belanda masih mengintai dengan moncong senjata, memaksa wilayah RI semakin menyusut lewat Perjanjian Linggarjati dan Renville. Di dalam, suhu politik mendidih. Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) yang diketuk palu oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan M. Hatta pada awal tahun, membawa angin puyuh bagi laskar-laskar dan kesatuan bersenjata, tak terkecuali Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Bagi para prajurit Corps Mariniers (CM), itu adalah masa-masa penuh ketidakpastian. Komisi Reorganisasi ALRI (KRAL) sempat memutuskan untuk meniadakan Tentara Laut.

Namun, darah patriot tak mudah luntur. Di Tegal, Komandan CM Pangkalan IV, R. Soehadi, mengambil langkah taktis. Ia menolak pasukannya kehilangan identitas. Bersama perwira intinya, CM meleburkan diri ke dalam Divisi III Diponegoro dan beralih rupa menjadi resimen tersendiri: Resimen Samudera.

Di bawah komando Divisi III yang dipimpin Brigjen Inf. Soesalit, Resimen Samudera berdiri tegak bak benteng. Mereka membagi kekuatan tempur ke dalam empat batalyon utama: Batalyon 173 di Parakan (Letnan Hartono), Batalyon 174 di Wonosobo (Letnan M. Joenoes), Batalyon 175 di Parakan (Letnan Moekijat), Batalyon 176 di Temanggung (Letnan Soewadji), dan Batalyon 177 (Letnan Wiranto), yang kemudian disusul bergabungnya Batalyon 178 asal Juwana.

Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pada September 1948, langit di timur memerah. Pemberontakan PKI/FDR pimpinan Amir Sjarifuddin dan Muso meletus di Madiun. Pengaruh ideologi kiri ini merayap cepat, menyusup hingga ke barisan tentara di Jawa Tengah. Intelijen Resimen Samudera dengan cepat mengendus pergerakan gelap di wilayah pengawasan mereka: Candiroto, Ngadirejo, dan Parakan.

Kabar buruk itu datang bertubi-tubi. Pasukan eks-Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) di bawah Achmad Jadau yang bergabung dengan Divisi II Jateng, bermanuver. Batalyon Darsono di Temanggung dan Batalyon Machmud di Parakan membelot menjadi bagian dari pasukan pemberontak. Daerah Parakan, yang awalnya dijaga oleh Batalyon Machmud untuk mengantisipasi serbuan Belanda, kini jatuh ke tangan kiri. Ironisnya, mereka bahkan berani melucuti satu peleton dari Batalyon 175 yang tengah beristirahat selepas dinas.

Pantang bagi Resimen Samudera membiarkan kawan ditikam dari belakang. Mesin perang segera dipanaskan. Letnan Wiranto memimpin Batalyon 177 bergerak cepat untuk menetralisir kekuatan Batalyon Darsono di Temanggung. Operasi ini berjalan rapi. Hanya segelintir sisa-sisa pemberontak yang lolos lari terbirit-birit ke Parakan, bergabung dengan Batalyon Machmud.

Di sinilah palagan Kedu Utara menjadi saksi heroisme operasi gabungan. Resimen Samudera tidak bertempur sendirian. Bantuan datang dari arah selatan. Dari kesatriaan di lembah Tidar, pasukan TNI AD dari Magelang bergerak merangsek maju. Di antara barisan tersebut, turut angkat senjata para taruna muda dari Militer Akademi Jogja dan Sekolah Kader TNI Magelang. Para pemuda yang sehari-hari digodok di kompleks militer Magelang itu membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tentara pelajar yang hanya tahu teori kelas. Bersama prajurit Resimen Samudera, mereka bahu-membahu menyapu bersih sisa-sisa pemberontak di wilayah sekitar Temanggung bagian selatan.

Satu kompi di bawah pimpinan Letnan Djoeremi melakukan gebrakan maut ke Parakan. Tepat pukul 16:00, kota itu berhasil direbut kembali oleh pasukan gabungan. Sisa pemberontak kocar-kacir, meski di bawah gelap malam mereka masih mencoba melakukan represi dan sabotase ke dalam kota.

Esok harinya, serangan penghabisan dilancarkan tanpa ampun. Tepat pukul 15:00, markas Batalyon Machmud jatuh sepenuhnya. Senjata dan perlengkapan dirampas, sementara para perwira stafnya tak punya pilihan lain selain mengangkat tangan menyerah.

Dalam waktu tak kurang dari 10 hari, operasi sapu bersih di Parakan, Candiroto, dan Ngadirejo tuntas tanpa sisa. Operasi gilang-gemilang gabungan di Kedu Utara ini bukan sekadar kemenangan taktis, melainkan sebuah pembuktian kesetiaan yang mendalam. Keberhasilan Resimen Samudera dan para prajurit serta taruna dari Magelang dalam meredam bara pemberontakan membuat Pemerintah Pusat di Yogyakarta terkesima.

Sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasa heroik tersebut, tepat pada 19 Oktober 1948, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/'48 yang menetapkan secara resmi eksistensi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL). Sebuah epik heroisme yang mematrikan nama Marinir ke dalam catatan emas sejarah Republik.

referensi : "75 Tahun Korps Marinir"

Koleksi Jani Sari Library

Sumber : Jani Sari