Jenderal A.H. Nasution Menyebut Bahwa Jenderal Soedirman Pernah Menulis Surat Pengunduran Diri Jenderal A.H. Nasution menulis dalam bukunya "Tentara Nasional Indonesia I" tentang kisah Panglima Besar Jenderal Soedirman membuat surat pengunduran diri. Pada buku yang ditulis pak Nas pada pertengahan 1950-an itu diuraikan pula oleh beliau latar belakang dibuatnya surat itu oleh pak Dirman. Tulis pak Nas dalam bukunya, salah satu surat terakhir yang disusun sendiri oleh Jenderal Soedirman almarhum adalah suratnya tertanggal 1 Agustus 1949 yang berisi keberatannya tentang terjadinya persetujuan penghentian tembak-menembak yang terakhir sehingga beliau merasa tak dapat lagi meneruskan jabatannya dan bersama Panglima Tentara Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution pada hari itu mengajukan permohonan berhenti. Surat permohonan berhenti yang disusun sendiri tersebut telah pula beliau tandatangani. Surat itu ditujukan kepada Presiden Soekarno. Isinya antara lain secara singkat beliau tulis sejarah TNI dan tentang kesulitan lahirnya tentara kebangsaan. Pak Nas menguraikan lebih lanjut bahwa yang bertanggungjawab dalam bidang kebijakan politik nasional dan pertahanan adalah pemegang kekuasaan politik. Kebijakan politik menentukan cara dan wujud perjuangan termasuk persoalan pelik mengenai ketentaraan. Dalam sejarah ketentaraan, hal ini menimbulkan pertentangan antara politik dengan strategi pertahanan yang tidak habis-habisnya. Kebijakan pllitik harus mementingkan diplomasi karena itu diadakan penghentian tembak-menembak. Akibatnya dikorbankan kedudukan dan pertahanan yang strategis dan kuat. Namun tiap kali pula diplomasi itu gagal, dan pihak militer diminta bertempur kembali. Tentu saja dalam keadaan yang sulit karena strategi pertahanan yang sudah baik telah dikorbankan. Contohnya, kata pak Nasution, waktu Brigade Mallaby di Surabaya sudah terkepung dan diancam untuk menyerah, lalu datang Presiden Soekarno dengan pesawat RAF untuk memerintahkan penghentian pertempuran. Pertempuran terhenti, perundingan dimulai.Tapi satu divisi lengkap pasukan sekutu tiba di Surabaya lalu pihak Inggeris memberi ultimatum yang menghinakan untuk mengusir pasukan TNI keluar dari Surabaya. Di Semarang Presiden juga memerintahkan penghentian tembak-menembak, padahal waktu itu Inggeris dan Belanda sangat kekurangan pasukan. Sejumlah contoh lain disebutkan pak Nasution mengenai perintah penghentian pertempuran yang merugikan strategi pertahanan. Maka datanglah perintah cease-fire yang kesekian kalinya untuk membuka jalan bagi politik. Saat itu perjuangan justru berada pada taraf yang mulai meningkat. Jadi sulit dimengerti oleh pimpinan operasional yang tertinggi dalam TNI. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1949 Jenderal Sudirman menulis sendiri surat permohonan berhenti itu. Pak Nas juga mencatat peringatan yang sangat ikhlas dari Wakil Presiden, Bung Hatta, kepada pak Nas selaku PTTD. "Saya khawatir Kolonel terjerumus ke dalam kesalahan yang selalu ditempuh kaum militer seperti Jerman pada PD I dan II yang melihat perjuangan negara semata-mata dari sisi militer sehingga membawa kehancuran yang disusul diktat perdamaian yang berat." Bung Hatta juga menyampaikan bahwa politik yang dijalankan oleh pemerintah RI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan pada rangkaian yang seimbang antara diplomasi dan kekuatan militer. Setelah pertemuan di istana dan memperhitungkan konsekuensi perpecahan yang mungkin timbul di kalangan pimpinan nasional pak Nasution selaku PTTD mengusulkan kepada Jenderal Soedirman agar tidak meneruskan surat tersebut. Pak Dirman akhirnya memutuskan membatalkan permohonan pengunduran dirinya. Sumber : Tentara Nasional Indonesia I Penulis: Kolonel A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution Menyebut Bahwa Jenderal Soedirman Pernah Menulis Surat Pengunduran Diri

 Jenderal A.H. Nasution Menyebut Bahwa Jenderal Soedirman Pernah Menulis Surat Pengunduran Diri

Jenderal A.H. Nasution menulis dalam bukunya "Tentara Nasional Indonesia I" tentang kisah Panglima Besar Jenderal Soedirman membuat surat pengunduran diri. Pada buku yang ditulis pak Nas pada pertengahan 1950-an itu diuraikan pula oleh beliau latar belakang dibuatnya surat itu oleh pak Dirman.

Tulis pak Nas dalam bukunya, salah satu surat terakhir yang disusun sendiri oleh Jenderal Soedirman almarhum adalah suratnya tertanggal 1 Agustus 1949 yang berisi keberatannya tentang terjadinya persetujuan  penghentian tembak-menembak yang terakhir sehingga beliau merasa tak dapat lagi meneruskan jabatannya dan bersama Panglima Tentara Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution pada hari itu mengajukan permohonan berhenti. Surat permohonan berhenti yang  disusun sendiri  tersebut telah pula beliau tandatangani. 

Surat itu ditujukan kepada Presiden Soekarno. Isinya antara lain secara singkat beliau tulis sejarah TNI dan tentang kesulitan lahirnya tentara kebangsaan. Pak Nas menguraikan lebih lanjut bahwa yang bertanggungjawab dalam bidang kebijakan politik nasional dan pertahanan adalah pemegang kekuasaan politik. Kebijakan politik menentukan cara dan wujud perjuangan termasuk persoalan pelik mengenai ketentaraan. Dalam sejarah ketentaraan, hal ini menimbulkan  pertentangan antara politik dengan strategi pertahanan yang tidak habis-habisnya. Kebijakan pllitik   harus mementingkan diplomasi karena itu diadakan penghentian tembak-menembak. Akibatnya dikorbankan kedudukan dan pertahanan yang strategis dan kuat. 

Namun tiap kali pula diplomasi itu gagal, dan pihak militer diminta bertempur kembali. Tentu saja dalam keadaan yang sulit karena strategi pertahanan yang sudah baik telah dikorbankan. Contohnya, kata pak Nasution, waktu Brigade Mallaby di Surabaya sudah terkepung dan diancam untuk menyerah, lalu datang Presiden Soekarno dengan pesawat RAF untuk memerintahkan penghentian pertempuran. Pertempuran terhenti, perundingan dimulai.Tapi satu divisi lengkap pasukan sekutu tiba di Surabaya lalu pihak Inggeris memberi ultimatum yang menghinakan untuk mengusir pasukan TNI keluar dari Surabaya. 

Di Semarang Presiden juga memerintahkan penghentian tembak-menembak, padahal waktu itu Inggeris dan Belanda sangat kekurangan pasukan. Sejumlah contoh lain disebutkan pak Nasution mengenai perintah penghentian pertempuran yang merugikan strategi pertahanan. Maka datanglah perintah cease-fire yang kesekian kalinya untuk membuka jalan bagi politik. Saat itu perjuangan justru berada  pada taraf yang mulai meningkat. Jadi sulit dimengerti oleh pimpinan operasional yang tertinggi  dalam TNI. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1949 Jenderal Sudirman menulis sendiri surat permohonan berhenti itu.

Pak Nas juga mencatat peringatan yang sangat ikhlas dari Wakil Presiden, Bung Hatta, kepada pak Nas selaku PTTD.

"Saya khawatir Kolonel terjerumus ke dalam kesalahan yang selalu ditempuh kaum militer seperti Jerman pada PD I dan II yang melihat perjuangan negara semata-mata dari sisi militer sehingga membawa kehancuran yang disusul diktat perdamaian yang berat." 

Bung Hatta juga menyampaikan bahwa politik yang dijalankan oleh pemerintah RI  sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan pada rangkaian yang seimbang antara diplomasi dan kekuatan militer.

Setelah pertemuan di istana dan memperhitungkan konsekuensi perpecahan yang mungkin timbul di kalangan pimpinan nasional  pak Nasution selaku PTTD mengusulkan kepada Jenderal Soedirman agar tidak meneruskan surat tersebut. Pak Dirman akhirnya memutuskan membatalkan permohonan pengunduran dirinya.

Sumber : 

Tentara Nasional Indonesia I

                  Penulis: Kolonel A.H. Nasution.

Jenderal A.H. Nasution Menyebut Bahwa Jenderal Soedirman Pernah Menulis Surat Pengunduran Diri