Malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, enam jenderal TNI AD dan seorang perwira diculik dan dibunuh oleh sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September, lalu jasad mereka dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cepat dituding sebagai dalang di balik peristiwa ini, meski keterlibatan penuh partai secara resmi hingga kini masih diperdebatkan sejarawan. Yang terjadi setelahnya bergerak sangat cepat dan sistematis. Dalam hitungan hari, media massa yang dikuasai militer mulai menyebarkan narasi tentang kekejaman PKI, termasuk klaim penyiksaan terhadap para jenderal yang kemudian terbukti dibesar-besarkan. Propaganda ini menyulut kemarahan publik dan membuka jalan bagi operasi pembersihan berskala nasional. Operasi ini tidak dilakukan sendirian oleh militer. Angkatan Darat, di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, menggandeng dan mempersenjatai kelompok-kelompok sipil dan organisasi pemuda keagamaan di berbagai daerah untuk membantu mengidentifikasi dan mengeksekusi siapa pun yang dicurigai berafiliasi dengan PKI. Di banyak daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Bali, penangkapan dilakukan berdasarkan daftar nama yang disusun aparat desa atau laporan tetangga, sering kali tanpa verifikasi apa pun bahwa orang tersebut benar-benar anggota partai. Metode pembantaian bervariasi antar daerah, namun polanya serupa, korban ditangkap malam hari, dibawa ke lokasi terpencil, lalu dieksekusi secara massal. Banyak jasad dibuang ke sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo hingga membuat aliran sungai dipenuhi mayat selama berminggu-minggu, sementara lainnya dikuburkan di kuburan massal yang lokasinya baru mulai terungkap dan diteliti puluhan tahun kemudian oleh peneliti dan lembaga HAM. Operasi ini berlangsung dari Oktober 1965 hingga sekitar Maret 1966, bertepatan dengan periode ketika Soeharto secara bertahap mengambil alih kendali kekuasaan dari Presiden Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang menjadi titik awal berdirinya rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dekade berikutnya.

 Malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, enam jenderal TNI AD dan seorang perwira diculik dan dibunuh oleh sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September, lalu jasad mereka dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cepat dituding sebagai dalang di balik peristiwa ini, meski keterlibatan penuh partai secara resmi hingga kini masih diperdebatkan sejarawan.

Yang terjadi setelahnya bergerak sangat cepat dan sistematis.

Dalam hitungan hari, media massa yang dikuasai militer mulai menyebarkan narasi tentang kekejaman PKI, termasuk klaim penyiksaan terhadap para jenderal yang kemudian terbukti dibesar-besarkan. Propaganda ini menyulut kemarahan publik dan membuka jalan bagi operasi pembersihan berskala nasional.

Operasi ini tidak dilakukan sendirian oleh militer. Angkatan Darat, di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, menggandeng dan mempersenjatai kelompok-kelompok sipil dan organisasi pemuda keagamaan di berbagai daerah untuk membantu mengidentifikasi dan mengeksekusi siapa pun yang dicurigai berafiliasi dengan PKI. Di banyak daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Bali, penangkapan dilakukan berdasarkan daftar nama yang disusun aparat desa atau laporan tetangga, sering kali tanpa verifikasi apa pun bahwa orang tersebut benar-benar anggota partai.

Metode pembantaian bervariasi antar daerah, namun polanya serupa, korban ditangkap malam hari, dibawa ke lokasi terpencil, lalu dieksekusi secara massal. Banyak jasad dibuang ke sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo hingga membuat aliran sungai dipenuhi mayat selama berminggu-minggu, sementara lainnya dikuburkan di kuburan massal yang lokasinya baru mulai terungkap dan diteliti puluhan tahun kemudian oleh peneliti dan lembaga HAM.

Operasi ini berlangsung dari Oktober 1965 hingga sekitar Maret 1966, bertepatan dengan periode ketika Soeharto secara bertahap mengambil alih kendali kekuasaan dari Presiden Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang menjadi titik awal berdirinya rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dekade berikutnya.

Sumber : Widi Astuti