Rejim Boros dan Pembohong: Saya baru saja menonton sebuah dokumenter tentang mengapa Jepang kalah dari China dalam membangun KA Cepat. Dokumenter ini luar biasa. Sayangnya dalam bahasa Inggris. Jepang menawarkan pembanguna KA cepat dengan skema pembayaran panjang, 40 tahun. Total beaya pembangunan diperkirakan antar US$5,3 hingga US$5,5 milyar. Pembayarannya dengan skema kredit 40 tahun dengan bunga sangat rendah yaitu 0.14% per tahun. Waktu pengerjaan 8 tahun. Namun ada satu syarat: kalau perusahan KA cepat ini gagal dalam operasinya, hutang itu harus dicicil oleh Indonesia lewat APBN. Presiden Jokowi dan menterinya Luhut Panjaitan ketika itu menolak skema ini. Alasannya adalah proyek ini tidak boleh membebani APBN. Lalu datanglah China. Mereka menawarkan skema B to B alias antar bisnis. Pengerjaan lebih singkat yakni 5 tahun. Beaya antara US$5 milhar hingga US$5,5 milyar. Proyek dibeayai China Development Bank. dengan bunga lebih besar 2% per tahun selama 40 tahun. Karena skema B to B maka tidak ada pembeayaan dari APBN. Akhirnya, proyek ini selesai dengan beaya membengkak: US$7,2 miliar. Hutang baru sebesar US$ 1,2 miliar dibikin. Rencana awal memberangkatkan KA ini dari dalam kota, Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandung Kota dibatalkan. Urusan pembebasan tanahnya sangat ribet dan memakan beaya. KA Cepat Jakarta-Bandung akhirnya berangkat dari Halim dan berakhir di Tegalluar. Ini tidak di pusat kota. Dan KA ini bersaing dengan KA Parahiyangan yang beayanya jauh lebih murah tapi bisa PP dari stasiun pusat kota Jakarta dan Bandung. Tentu saja, seperti yang kita tahu, KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) ini terus merugi. Kita selalu disuguhi angka-angka besar. Woosh sudah mengangkut lima atau enam juta penumpang dalam setahun. Namun pemasukan dari tiket jelas tidak cukup. Karena pembengkakan beaya sebesar US$ 1,2 milyar, maka bunganya pinjaman juga membengkak. Kini bunganya sebesar 3,5% per tahun. Akibatnya, KCIC menanggung hutang besar. Karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki 60% saham di KCIC, perusahan negara ini harus menanggung utang yang membengkak setiap harinya. Proyek mercusuar kebanggaan rejim Jokowi ini akhirnya memakan semua hampir semua keuntungan PT KAI. Karena PT KAI tidak mampu membayarnya maka hutang itu dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibikin Prabowo ketika awal berkuasa. Dan, entah mengapa, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa hutang KCIC yang menangani Woosh akan ditanggung oleh negara lewat APBN. Sodara, proyek Woosh itu dan proyek-proyek lain dibawah Jokowi memang terlihat berkilau (glowing) di awal. Banyak sekali kemegahannya (di awal). Namun akhirnya kita semua tahu. Rejim Jokowi memproyeksikan kebangkitan Indonesia -- sejajar dengan negara-negara maju. Ini sebenarnya baik-baik saja. Namun, banyak hal tidak dihitung dengan cermat dan bahkan sarat kepentingan. Entah kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Wossh itu bisa menjadi proyek mangkrak bila negara tidak mencicil hutang dan bunganya selama 40 tahun dan dengan bunga tinggi. Selain KA Cepat, Jokowi juga menyisakan IKN. Ini proyek ambisius yang sekarang kembang kempis nyaris mangkrak. Pemerintah tidak punya uang untuk membayarnya. Untuk tahun 2026, Otorita IKN mengajukan beaya Rp 17 triliun. Akhirnya, budget yang keluar hanya Rp 6,2 triliun. Dengan dana hanya Rp 6,2 triliun trilyun itu, nyaris tidak akan ada yang bisa dibangun. Yang ada hanya pemeliharaan. Lalu bagaimana dengan bandara-bandara yang dibangun di mana-mana oleh Jokowi? Bandara Kertajati? Atau bandara-bandara lain yang antah berantah. Saya menyebutnya, "airport to nowhere ..." alias bandara yang tidak punya tujuan. Tahukah Anda bahwa rejim Jokowi membangun bandara di Bojonegoro seharga Rp 132 miliar yang diresmikan pada 2021? Bandara itu sebentar saja didarati pesawat. Sekarang? Mangkrak! Tidak ada perusahan penerbangan yang menerbangkan pesawatnya kesana. Karena apa? Ya jelas, tidak ada penumpang! Pemborosan uang negara untuk hal-hal yang tidak perlu itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang demi harga diri yang murahan. Pernah dengan sirkuit Mandalika kan? Indonesia keren karena menggelar balap motor tingkat dunia. Diharapkan akan membangkitkan pariwisata. Lalu, pinjam duit Rp 3,6 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang pusatnya di Beijing. Jangan salah. Ini bukan kesalahan bank atau pemerintah Cina. Ini semua keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan politisi Indonesia, yang Anda sekalian pilih untuk mengurus negara ini. Pemborosan itu sudah mendarah daging. Sekarang lebih parah lagi karena terlihat jelas di depan mata. Saya berani mengatakan bahwa proyek MBG itu kemungkinan besar akan gagal. Proyek ini sulit sekali dijaga keberlangsungannya. Skema MBG dengan membuat SPPG yang dikerjakan swasta tanpa melibatkan stakeholder lokal jelas akan beresiko gagal. MBG dalam skema sekarang ini adalah privatisasi kepentingan publik. Dananya dari dana negara tapi dikontrakkan ke private enterprise yang motifnya mencari untung. Jelas bahwa pemilik SPPG akan berpikir, untung dulu. Pengabdian kemudian -- itu bisa dibayar dengan mata uang Yen ... yen ono duite! (kalau ada duitnya). Dan penghamburan uangnya luar biasa! Beberapa minggu lalu, Kepala BGN memutuskan untuk memberi insentif setiap SPPG sebesar Rp 6 juta setiap hari! Itu artinya 30 juta per minggu (5 hari MBG) dan 120 juta sebulan. Jika dalam setahun ada 38 minggu hari sekolah, termasuk libur semester dan libur puasa Lebaran dimana MBG tetap dibagikan, maka SPPG akan mendapat insentif Rp 1,140 miliar! Beaya pembuatan dapur SPPG sebesar Rp 1,6 miliar saja. Dan negara sudah nomboki Rp 1,140 miliar untuk tahun pertama! Luar biasa. Artinya apa? Bikin SPPG nyaris tidak perlu modal! Iya tidak perlu modal! Itu akan ditalangi oleh negara. Dan, nanti makanan yang Anda bikin di SPPG akan dibayar oleh negara juga! 3,000 porsi dengan marjin Rp 2,000 per porsi. Itu artinya Rp 6 juta per hari! Keuntungan per tahun, sama dengan insentif untuk SPPG yaitu Rp 1,140 miliar! Dan Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar! Luar biasa bukan? Persoalannya, siapa yang boleh memiliki SPPG? Dalam hal ini, datanya tidak tersedia. Saya tidak berhasil mendapatkannya. Anda boleh tidak setuju dengan saya. Tapi jelas, ini proyek penghamburan uang luar biasa! Secara teoritik, saya bisa mengatakan ini adalah proyek "rent-distribution regime." Ia dibagikan ke kalangan koalisi pendukung rejim pemerintahan ini. Namun yang lebih besar lagi kemungkinannya untuk gagal adalah Koperasi Desa Merah Putih. Anda boleh catat ini: bahkan sebelum Prabowo menyelesaikan masa jabatannya, sebagian besar dari Koperasi ini akan tumbang! Tutup! Kukut! Tata kelolanya amburadul. Tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Tidak ada pengawasan. Tidak ada akuntabilitas. Hanya saja, kenyataannya pasti akan berakhir menyedihkan: ratusan triliun uang negara ini mangkrak dan terbuang percuma, tidak ada yang masuk penjara karena itu. Semakin saya menelaah ini semua, semakin saya menjadi sedih. Sebenarnya saya sudah mulai menulis ini semua sejak awal tahun lalu. Mengamati perkembangan proyek-proyek mercusuar rejim ini. Seraya mengingatkan bahwa ini bahaya, itu tidak feasible, itu tidak layak. Namun jarang yang mendengarkan. Tambahan pula, kita akan punya 1 juta tentara. Untuk mengamankan apa? Katanya tentara-tentara ini akan bertani dan memproduksi pangan. Akan ada 500 lebih Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang akan bertani. Kalau memang benar-benar tentara yang memproduksi produk pertanian, mari kita juga berhitung beaya ekonominya. Anda tahu berapa beaya untuk menggaji satu batalyon BTP per bulannya? Rp 1,9 milyar per bulan! Itu baru satu batalyon. Kalikan itu dengan 500 batalyon. Apakah batalyon ini akan bisa menghasilkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan yang setara dengan beaya yang dikeluarkan untuk memeliharanya? Kalau ini untuk kepentingan strategis perang, mengapa tidak dikatakan ini untuk perang? Juga soal Koperasi Desa Merah Putih. Cicilannya adalah 600 juta per tahun. Itu artinya, KDMP ini harus menghasilkan Rp 50 juta per bulan kan? Itu hanya untuk bisa mencicil utang pendiriannya. Karena 600 juta itu adalah adalah pemotongan dana desa. KDMP ini sudah pasti tidak akan mampu menghasilkan keuntungan Rp 50 juta per bulan. Taruhlah marjin keuntungan barang yang dijual KDMP itu 5% saja, KDMP harus memutar Rp 1 milyar per bulan! Bahkan desa-desa makmur di Bali atau Jawa tidak akan bisa mencapai jumlah itu. Padahal, kalau sembako marjinnya lebih rendah lagi, yakni 3% saja. Kira-kira per bulan KDMP harus putar uang sebesar 1,5 milyar supaya bisa mencicil Rp 50 juta itu. Belum lagi beaya-beaya lain: gaji karyawan, air, listrik, dan lain sebagainya. Marjin keuntungan untuk minimarket Indomaryono dan Alfamaryono kabarnya tidak lebih dari 10 juta per bulan. Bisa 20 juta dengan usaha luar biasa! Karena perputaran uangnya juga tidak besar. KDMP dihitung dari sisi apapun tidak realistis. Apakah menteri-menteri itu, termasuk menteri desa, yang dengan songong mengatakan bahwa jaringan minimarket Indomaryono dan Alfamaryono harus tutup karena ada KDMP, itu mengerti persoalannya? Dua perusahan minimarket ini punya jaringan distribusi yang amat kuat. Bisa-bisa KDMP harus menjual minyak goreng 30% lebih mahal dari kedua minimarket ini karena distribusi yang tidak efisien. Saya nggak tahu, apakah orang-orang ini berpikir ketika membuat kebijakan-kebijakan mercusuar itu? Sekarang saya paham mengapa orang-orang banyak yang bilang IQ rata-rata bangsa ini cuma 78. Awalnya saya marah karena itusangat menghina. Namun menelan kenyataan ini, kok saya jadi yakin memang sekian lah rata-rata IQ kita. Terutama IQ para elit pembuat kebijakan. Atau, ada alternatif penjelasan kedua: mereka berbohong kepada rakyatnya! Link video dari Behind Asia: How Japan Lost Indonesia to China (And Why They Are Glad They Did) https://www.youtube.com/watch?v=SYvD64HckSc

 Rejim Boros dan Pembohong: Saya baru saja menonton sebuah dokumenter tentang mengapa Jepang kalah dari China dalam membangun KA Cepat. Dokumenter ini luar biasa. Sayangnya dalam bahasa Inggris. 

Jepang menawarkan pembanguna KA cepat dengan skema pembayaran panjang, 40 tahun. Total beaya pembangunan diperkirakan antar US$5,3 hingga US$5,5 milyar. Pembayarannya dengan skema kredit 40 tahun dengan bunga sangat rendah yaitu 0.14% per tahun. Waktu pengerjaan 8 tahun. Namun ada satu syarat: kalau perusahan KA cepat ini gagal dalam operasinya, hutang itu harus dicicil oleh Indonesia lewat APBN. 

Presiden Jokowi dan menterinya Luhut Panjaitan ketika itu menolak skema ini. Alasannya adalah proyek ini tidak boleh membebani APBN. 

Lalu datanglah China. Mereka menawarkan skema B to B alias antar bisnis. Pengerjaan lebih singkat yakni 5 tahun. Beaya antara US$5 milhar hingga US$5,5 milyar. Proyek dibeayai China Development Bank. dengan bunga lebih besar 2% per tahun selama 40 tahun. Karena skema B to B maka tidak ada pembeayaan dari APBN. 

Akhirnya, proyek ini selesai dengan beaya membengkak: US$7,2 miliar. Hutang baru sebesar US$ 1,2 miliar dibikin. Rencana awal memberangkatkan KA ini dari dalam kota, Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandung Kota dibatalkan. Urusan pembebasan tanahnya sangat ribet dan memakan beaya. 

KA Cepat Jakarta-Bandung akhirnya berangkat dari Halim dan berakhir di Tegalluar. Ini tidak di pusat kota. Dan KA ini bersaing dengan KA Parahiyangan yang beayanya jauh lebih murah tapi bisa PP dari stasiun pusat kota Jakarta dan Bandung. 

Tentu saja, seperti yang kita tahu, KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) ini terus merugi. Kita selalu disuguhi angka-angka besar. Woosh sudah mengangkut lima atau enam juta penumpang  dalam setahun. Namun pemasukan dari tiket jelas tidak cukup. 

Karena pembengkakan beaya sebesar US$ 1,2 milyar, maka bunganya pinjaman juga membengkak. Kini bunganya sebesar 3,5% per tahun. 

Akibatnya, KCIC menanggung hutang besar. Karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki 60% saham di KCIC, perusahan negara ini harus menanggung utang yang membengkak setiap harinya. Proyek mercusuar kebanggaan rejim Jokowi ini akhirnya memakan semua hampir semua keuntungan PT KAI. 

Karena PT KAI tidak mampu membayarnya maka hutang itu dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibikin Prabowo ketika awal berkuasa. Dan, entah mengapa, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa hutang KCIC yang menangani Woosh akan ditanggung oleh negara lewat APBN. 

Sodara, proyek Woosh itu dan proyek-proyek lain dibawah Jokowi memang terlihat berkilau (glowing) di awal. Banyak sekali kemegahannya (di awal). Namun akhirnya kita semua tahu. 

Rejim Jokowi memproyeksikan kebangkitan Indonesia -- sejajar dengan negara-negara maju. Ini sebenarnya baik-baik saja. Namun, banyak hal tidak dihitung dengan cermat dan bahkan sarat kepentingan. Entah kepentingan politik atau kepentingan pribadi. 

Wossh itu bisa menjadi proyek mangkrak bila negara tidak mencicil hutang dan bunganya selama 40 tahun dan dengan bunga tinggi. Selain KA Cepat, Jokowi juga menyisakan IKN. Ini proyek ambisius yang sekarang kembang kempis nyaris mangkrak. Pemerintah tidak punya uang untuk membayarnya. Untuk tahun 2026, Otorita IKN mengajukan beaya Rp 17 triliun. Akhirnya, budget yang keluar hanya Rp 6,2 triliun. Dengan dana hanya Rp 6,2 triliun trilyun itu, nyaris tidak akan ada yang bisa dibangun. Yang ada hanya pemeliharaan. 

Lalu bagaimana dengan bandara-bandara yang dibangun di mana-mana oleh Jokowi? Bandara  Kertajati? Atau bandara-bandara lain yang antah berantah. Saya menyebutnya, "airport to nowhere ..." alias bandara yang tidak punya tujuan. 

Tahukah Anda bahwa rejim Jokowi membangun bandara di Bojonegoro seharga Rp 132 miliar yang diresmikan pada 2021? Bandara itu sebentar saja didarati pesawat. Sekarang? Mangkrak! Tidak ada perusahan penerbangan yang menerbangkan pesawatnya kesana. Karena apa? Ya jelas, tidak ada penumpang! 

Pemborosan uang negara untuk hal-hal yang tidak perlu itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang demi harga diri yang murahan. 

Pernah dengan sirkuit Mandalika kan? Indonesia keren karena menggelar balap motor tingkat dunia. Diharapkan akan membangkitkan pariwisata. Lalu, pinjam duit Rp 3,6 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang pusatnya di Beijing. 

Jangan salah. Ini bukan kesalahan bank atau pemerintah Cina. Ini semua keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan politisi Indonesia, yang Anda sekalian pilih untuk mengurus negara ini. 

Pemborosan itu sudah mendarah daging. Sekarang lebih parah lagi karena terlihat jelas di depan mata. 

Saya berani mengatakan bahwa proyek MBG itu kemungkinan besar akan gagal. Proyek ini sulit sekali dijaga keberlangsungannya. Skema MBG dengan membuat SPPG yang dikerjakan swasta tanpa melibatkan stakeholder lokal jelas akan beresiko gagal. 

MBG dalam skema sekarang ini adalah privatisasi kepentingan publik. Dananya dari dana negara tapi dikontrakkan ke private enterprise yang motifnya mencari untung. Jelas bahwa pemilik SPPG akan berpikir, untung dulu. Pengabdian kemudian -- itu bisa dibayar dengan mata uang Yen ... yen ono duite! (kalau ada duitnya). 

Dan penghamburan uangnya luar biasa! Beberapa minggu lalu, Kepala BGN memutuskan untuk memberi insentif setiap SPPG sebesar Rp 6 juta setiap hari! Itu artinya 30 juta per minggu (5 hari MBG) dan 120 juta sebulan. Jika dalam setahun ada 38 minggu hari sekolah, termasuk libur semester dan libur puasa Lebaran dimana MBG tetap dibagikan, maka SPPG akan mendapat insentif Rp 1,140 miliar! 

Beaya pembuatan dapur SPPG sebesar Rp 1,6 miliar saja. Dan negara sudah nomboki Rp 1,140 miliar untuk tahun pertama! Luar biasa. Artinya apa? Bikin SPPG nyaris tidak perlu modal! Iya tidak perlu modal! Itu akan ditalangi oleh negara. 

Dan, nanti makanan yang Anda bikin di SPPG akan dibayar oleh negara juga! 3,000 porsi dengan marjin Rp 2,000 per porsi. Itu artinya Rp 6 juta per hari! 

Keuntungan per tahun, sama dengan insentif untuk SPPG yaitu Rp 1,140 miliar! Dan Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar! 

Luar biasa bukan? Persoalannya, siapa yang boleh memiliki SPPG? Dalam hal ini, datanya tidak tersedia. Saya tidak berhasil mendapatkannya. 

Anda boleh tidak setuju dengan saya. Tapi jelas, ini proyek penghamburan uang luar biasa! Secara teoritik, saya bisa mengatakan ini adalah proyek "rent-distribution regime." Ia dibagikan ke kalangan koalisi pendukung rejim pemerintahan ini.  

Namun yang lebih besar lagi kemungkinannya untuk gagal adalah Koperasi Desa Merah Putih. Anda boleh catat ini: bahkan sebelum Prabowo menyelesaikan masa jabatannya, sebagian besar dari Koperasi ini akan tumbang! Tutup! Kukut!  

Tata kelolanya amburadul. Tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Tidak ada pengawasan. Tidak ada akuntabilitas. Hanya saja, kenyataannya pasti akan berakhir menyedihkan: ratusan triliun uang negara ini mangkrak dan terbuang percuma, tidak ada yang masuk penjara karena itu. 

Semakin saya menelaah ini semua, semakin saya menjadi sedih. Sebenarnya saya sudah mulai menulis ini semua sejak awal tahun lalu. Mengamati perkembangan proyek-proyek mercusuar rejim ini. Seraya mengingatkan bahwa ini bahaya, itu tidak feasible, itu tidak layak. Namun jarang yang mendengarkan. 

Tambahan pula, kita akan punya 1 juta tentara. Untuk mengamankan apa? Katanya tentara-tentara ini akan bertani dan memproduksi pangan. Akan ada 500 lebih Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang akan bertani. 

 

Kalau memang benar-benar tentara yang memproduksi produk pertanian, mari kita juga berhitung beaya ekonominya. Anda tahu berapa beaya untuk menggaji satu batalyon BTP per bulannya? Rp 1,9 milyar per bulan! Itu baru satu batalyon. Kalikan itu dengan 500 batalyon. 

Apakah batalyon ini akan bisa menghasilkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan yang setara dengan beaya yang dikeluarkan untuk memeliharanya? Kalau ini untuk kepentingan strategis perang, mengapa tidak dikatakan ini untuk perang?  

Juga soal Koperasi Desa Merah Putih. Cicilannya adalah 600 juta per tahun. Itu artinya, KDMP ini harus menghasilkan Rp 50 juta per bulan kan? Itu hanya untuk bisa mencicil utang pendiriannya. 

Karena 600 juta itu adalah adalah pemotongan dana desa. KDMP ini sudah pasti tidak akan mampu menghasilkan keuntungan Rp 50 juta per bulan. 

Taruhlah marjin keuntungan barang yang dijual KDMP itu 5% saja, KDMP harus memutar Rp 1 milyar per bulan! Bahkan desa-desa makmur di Bali atau Jawa tidak akan bisa mencapai jumlah itu. 

Padahal, kalau sembako marjinnya lebih rendah lagi, yakni 3% saja. Kira-kira per bulan KDMP harus putar uang sebesar 1,5 milyar supaya bisa mencicil Rp 50 juta itu. Belum lagi beaya-beaya lain: gaji karyawan, air, listrik, dan lain sebagainya. 

Marjin keuntungan untuk minimarket Indomaryono dan Alfamaryono kabarnya tidak lebih dari 10 juta per bulan. Bisa 20 juta dengan usaha luar biasa! Karena perputaran uangnya juga tidak besar. 

KDMP dihitung dari sisi apapun tidak realistis. Apakah menteri-menteri itu, termasuk menteri desa, yang dengan songong mengatakan bahwa jaringan minimarket Indomaryono dan Alfamaryono harus tutup karena ada KDMP, itu mengerti persoalannya? 

Dua perusahan minimarket ini punya jaringan distribusi yang amat kuat. Bisa-bisa KDMP harus menjual minyak goreng 30% lebih mahal dari kedua minimarket ini karena distribusi yang tidak efisien. 

Saya nggak tahu, apakah orang-orang ini berpikir ketika membuat kebijakan-kebijakan mercusuar itu?

Sekarang saya paham mengapa orang-orang banyak yang bilang IQ rata-rata bangsa ini cuma 78. Awalnya saya marah karena itusangat menghina. Namun menelan kenyataan ini, kok saya jadi yakin memang sekian lah rata-rata IQ kita. Terutama IQ para elit pembuat kebijakan. Atau, ada alternatif penjelasan kedua: mereka berbohong kepada rakyatnya!

Sumber : Made Supriatna

Link video dari Behind Asia: How Japan Lost Indonesia to China (And Why They Are Glad They Did)

https://www.youtube.com/watch?v=SYvD64HckSc