PUTRA MAHKOTA TERAKHIR KERAJAAN ACEH YANG TERSISIH DARI SINGGASANA Ia lahir sebagai putra mahkota. Darahnya adalah darah raja terakhir Kesultanan Aceh Darussalam: Sultan Muhammad Daud Syah. Seandainya sejarah berjalan lembut, namanya mungkin akan tercatat sebagai Sultan berikutnya, duduk di atas singgasana, memayungi rakyatnya dengan wibawa dan kemuliaan. Namun sejarah tidak pernah berjanji untuk bersikap adil. Pada 24 Desember 1907, ketika kekuasaan kolonial Hindia Belanda menegaskan kemenangannya, keluarga istana tidak lagi diperlakukan sebagai simbol kedaulatan, melainkan sebagai tawanan perang. Dengan dalih hukum perang Reght van Over Winning, seluruh harta dirampas. Sang Sultan, istri dan anak-anaknya—termasuk Tuanku Raja Ibrahim—dibuang jauh ke Ambon. Dari sana, mereka dipindahkan ke Batavia, menetap di Jatinegara dalam pengasingan yang panjang dan sunyi. Sejak hari itu, putra mahkota tidak lagi mewarisi istana—ia mewarisi kehilangan. Ayahnya wafat pada 6 Februari 1939 di tanah rantau, tanpa pernah menginjakkan kaki kembali di Aceh. Bayangkan luka seorang anak yang menyaksikan ayahnya, raja yang dulu disegani, menutup mata sebagai orang buangan. Tidak ada tabuhan rapa’i, tidak ada dentum meriam kehormatan. Hanya sunyi dan kenangan. Namun hidup Tuanku Raja Ibrahim penuh ironi yang getir. Ia pernah dipanggil ke Belanda atas kehendak Ratu Wilhelmina. Ia bahkan diberi pangkat letnan. Seolah dunia ingin menghiburnya dengan secuil kehormatan, sambil tetap merampas akar tanahnya. Pada masa pendudukan Jepang, utusan militer dari Kaisar Hirohito datang mencarinya di Lameulo, Pidie. Nama ayahnya masih dikenang di negeri jauh, karena surat yang pernah dikirim Sultan kepada Jepang selepas kemenangan di Selat Tsushima tahun 1905. Surat yang menjadi salah satu sebab pembuangan itu. Sejarah mengejarnya seperti bayang-bayang: dari Belanda ke Jepang, dari istana ke kampung. Ia pernah bersahabat dengan seorang anak kurus bernama Soekarno. Mereka bermain bersama. Soekarno kecil memanggilnya “Bram”. Bahkan nama anak mereka pernah bersinggungan: Sukmawati. Namun waktu mengubah segalanya. Ketika Soekarno berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sang putra mahkota tetap berdiri—tetapi di tanah biasa, tanpa kuasa, tanpa keistimewaan. Ia tidak menuntut takhta. Ia tidak mengangkat senjata. Ia hanya berharap pada keadilan sejarah yang ternyata tak pernah datang. Ironi paling pahit bukanlah kehilangan istana—melainkan dilupakan. Tuanku Raja Ibrahim kembali ke Aceh. Ia menikah, beranak-pinak. Enam belas anak lahir dari darah yang dulu disebut darah sultan. Tetapi kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Ia bekerja sebagai mantri tani di Pidie. Pensiunnya pada 1960 hanya Rp 9.000. Enam belas anak bergantung pada angka itu. Putra mahkota terakhir Aceh hidup di Lampoh Ranup, Lamlo, dalam rumah sederhana. Sementara sebagian keturunan bangsawan yang dahulu bekerja sama dengan kolonial menikmati pengaruh dan kenyamanan hidup. Sejarah kadang tidak sekadar kejam—ia juga paradoksal. Pada 1975, beberapa tokoh Aceh menjemputnya ke Banda Aceh. Pemerintah Daerah meminjamkan rumah tipe 45 di Jalan Teungku Cot Plieng. Atas perhatian Hamengkubuwono IX, ia mendapat tambahan penghasilan kecil. Namun bahkan rumah itu bukan miliknya. “Bila saya telah tiada, rumah ini harus dikembalikan,” katanya. Kalimat itu bukan keluhan. Ia lebih seperti penerimaan seorang lelaki yang terlalu lama bersahabat dengan kehilangan. Ada satu keinginan yang tersisa di hatinya: menziarahi makam ayahnya di Jakarta. Hanya itu. Bukan takhta. Bukan istana. Hanya ingin berdiri di pusara seorang Sultan yang wafat sebagai orang buangan. Keinginan itu tak pernah terwujud. Pada 31 Maret 1982, Tuanku Raja Ibrahim menghembuskan napas terakhir. Ia dimakamkan di Baperis. Tidak ada protokol kerajaan. Tidak ada iring-iringan megah. Hanya keluarga dan kenangan. Begitulah akhir seorang putra mahkota. Kisahnya bukan sekadar kisah pribadi. Ia adalah cermin luka kolektif Aceh: tentang pengkhianatan, tentang perampasan, tentang janji-janji politik yang patah, tentang bagaimana sejarah sering dirayakan tetapi pewarisnya dilupakan. Ia tidak pernah merebut kembali mahkota. Tetapi dalam kesederhanaannya, ia mewariskan sesuatu yang lebih sunyi—martabat dalam kehilangan. Dan mungkin, justru di situlah kebesaran adifa terakhir seorang raja.(FT Twk raja Ibrahim sang putra mahkota Aceh)

 PUTRA MAHKOTA TERAKHIR KERAJAAN ACEH YANG TERSISIH DARI SINGGASANA

Ia lahir sebagai putra mahkota.

Darahnya adalah darah raja terakhir Kesultanan Aceh Darussalam: Sultan Muhammad Daud Syah.

Seandainya sejarah berjalan lembut, namanya mungkin akan tercatat sebagai Sultan berikutnya, duduk di atas singgasana, memayungi rakyatnya dengan wibawa dan kemuliaan. 

Namun sejarah tidak pernah berjanji untuk bersikap adil.

Pada 24 Desember 1907, ketika kekuasaan kolonial Hindia Belanda menegaskan kemenangannya, keluarga istana tidak lagi diperlakukan sebagai simbol kedaulatan, melainkan sebagai tawanan perang. 

Dengan dalih hukum perang Reght van Over Winning, seluruh harta dirampas. Sang Sultan, istri dan anak-anaknya—termasuk Tuanku Raja Ibrahim—dibuang jauh ke Ambon. Dari sana, mereka dipindahkan ke Batavia, menetap di Jatinegara dalam pengasingan yang panjang dan sunyi.

Sejak hari itu, putra mahkota tidak lagi mewarisi istana—ia mewarisi kehilangan.

Ayahnya wafat pada 6 Februari 1939 di tanah rantau, tanpa pernah menginjakkan kaki kembali di Aceh. 

Bayangkan luka seorang anak yang menyaksikan ayahnya, raja yang dulu disegani, menutup mata sebagai orang buangan. Tidak ada tabuhan rapa’i, tidak ada dentum meriam kehormatan. 

Hanya sunyi dan kenangan.

Namun hidup Tuanku Raja Ibrahim penuh ironi yang getir. Ia pernah dipanggil ke Belanda atas kehendak Ratu Wilhelmina. Ia bahkan diberi pangkat letnan. Seolah dunia ingin menghiburnya dengan secuil kehormatan, sambil tetap merampas akar tanahnya.

Pada masa pendudukan Jepang, utusan militer dari Kaisar Hirohito datang mencarinya di Lameulo, Pidie. Nama ayahnya masih dikenang di negeri jauh, karena surat yang pernah dikirim Sultan kepada Jepang selepas kemenangan di Selat Tsushima tahun 1905. 

Surat yang menjadi salah satu sebab pembuangan itu. Sejarah mengejarnya seperti bayang-bayang: dari Belanda ke Jepang, dari istana ke kampung.

Ia pernah bersahabat dengan seorang anak kurus bernama Soekarno. Mereka bermain bersama. Soekarno kecil memanggilnya “Bram”. Bahkan nama anak mereka pernah bersinggungan: Sukmawati.

Namun waktu mengubah segalanya. Ketika Soekarno berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sang putra mahkota tetap berdiri—tetapi di tanah biasa, tanpa kuasa, tanpa keistimewaan. 

Ia tidak menuntut takhta. Ia tidak mengangkat senjata. Ia hanya berharap pada keadilan sejarah yang ternyata tak pernah datang.

Ironi paling pahit bukanlah kehilangan istana—melainkan dilupakan.

Tuanku Raja Ibrahim kembali ke Aceh. Ia menikah, beranak-pinak. Enam belas anak lahir dari darah yang dulu disebut darah sultan. Tetapi kehidupan mereka jauh dari kemewahan. 

Ia bekerja sebagai mantri tani di Pidie. Pensiunnya pada 1960 hanya Rp 9.000. Enam belas anak bergantung pada angka itu.

Putra mahkota terakhir Aceh hidup di Lampoh Ranup, Lamlo, dalam rumah sederhana. 

Sementara sebagian keturunan bangsawan yang dahulu bekerja sama dengan kolonial menikmati pengaruh dan kenyamanan hidup.

Sejarah kadang tidak sekadar kejam—ia juga paradoksal.

Pada 1975, beberapa tokoh Aceh menjemputnya ke Banda Aceh. Pemerintah Daerah meminjamkan rumah tipe 45 di Jalan Teungku Cot Plieng. Atas perhatian Hamengkubuwono IX, ia mendapat tambahan penghasilan kecil.

Namun bahkan rumah itu bukan miliknya. “Bila saya telah tiada, rumah ini harus dikembalikan,” katanya. Kalimat itu bukan keluhan. Ia lebih seperti penerimaan seorang lelaki yang terlalu lama bersahabat dengan kehilangan.

Ada satu keinginan yang tersisa di hatinya: menziarahi makam ayahnya di Jakarta. Hanya itu. Bukan takhta. Bukan istana. Hanya ingin berdiri di pusara seorang Sultan yang wafat sebagai orang buangan.

Keinginan itu tak pernah terwujud.

Pada 31 Maret 1982, Tuanku Raja Ibrahim menghembuskan napas terakhir. Ia dimakamkan di Baperis. Tidak ada protokol kerajaan. Tidak ada iring-iringan megah. Hanya keluarga dan kenangan.

Sumber : Adi FA

Begitulah akhir seorang putra mahkota.

Kisahnya bukan sekadar kisah pribadi. Ia adalah cermin luka kolektif Aceh: tentang pengkhianatan, tentang perampasan, tentang janji-janji politik yang patah, tentang bagaimana sejarah sering dirayakan tetapi pewarisnya dilupakan.

Ia tidak pernah merebut kembali mahkota.

Tetapi dalam kesederhanaannya, ia mewariskan sesuatu yang lebih sunyi—martabat dalam kehilangan.

Dan mungkin, justru di situlah kebesaran adifa terakhir seorang raja.(FT Twk raja Ibrahim sang putra mahkota Aceh)