Pada 30 Juni 2026, aktivitas PT Dok dan Perkapalan Surabaya resmi berakhir. Galangan kapal yang telah berdiri sejak masa kolonial itu menjalani hari terakhir operasionalnya setelah Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan perusahaan dalam keadaan pailit pada 3 Juni 2026. Perpisahan tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi perusahaan. Ucapan terima kasih diberikan kepada karyawan, pelanggan, mitra kerja, pemasok, dan seluruh pihak yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang perusahaan.
Tidak ada perayaan besar untuk menutup sejarah yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Yang tersisa adalah salam perpisahan dari perusahaan yang selama puluhan tahun ikut merawat, memperbaiki, dan membangun kapal di Indonesia. Berakhirnya PT Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi kabar besar bukan hanya karena perusahaan itu berstatus badan usaha milik negara. Usianya jauh lebih tua daripada Republik Indonesia.
Perjalanannya dimulai pada 22 September 1910 dengan nama NV Droogdok Maatschappij Soerabaja. Galangan tersebut didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk melayani kebutuhan perawatan kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia. Ketika pendudukan Jepang berlangsung pada 1942 hingga 1945, pengelolaannya berpindah dan namanya berubah menjadi Harima Zosen. Setelah Indonesia merdeka dan proses nasionalisasi dilakukan, perusahaan tersebut menjadi milik negara.
Pada 1 Januari 1961, namanya berubah menjadi PN Dok dan Perkapalan Surabaya. Kemudian pada 8 Januari 1976, bentuk usahanya kembali berubah menjadi perseroan dengan nama PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Sejak saat itu, perusahaan menjalankan berbagai pekerjaan dalam industri maritim, mulai dari pembangunan kapal baru, perbaikan kapal, perubahan fungsi kapal, konstruksi lepas pantai, hingga pengerjaan struktur baja.
Selama puluhan tahun, keberadaan DPS menjadi bagian penting dari kegiatan pelayaran nasional. Kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang, hasil tambang, bahan pangan, dan berbagai kebutuhan antarpulau membutuhkan pemeriksaan serta perawatan secara berkala.
Galangan kapal menjadi tempat berbagai pekerjaan itu dilakukan. Di dalamnya terdapat kemampuan teknik, peralatan besar, tenaga ahli, serta pengalaman yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Karena itu, penutupan DPS bukan sekadar hilangnya satu nama perusahaan. Indonesia juga kehilangan salah satu galangan kapal tertua yang pernah tumbuh bersama perkembangan industri maritim nasional.
Namun, sejarah panjang tersebut tidak berakhir secara tiba-tiba. Masalah yang membawa DPS menuju kepailitan telah terlihat beberapa tahun sebelumnya. Pada 2021, PT Twinco Karunia Mandiri mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU terhadap PT Dok dan Perkapalan Surabaya di Pengadilan Niaga Surabaya.
PKPU merupakan proses hukum yang memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menyusun kesepakatan pembayaran bersama pihak-pihak yang memiliki tagihan. Proses tersebut biasanya ditempuh ketika perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, tetapi masih dianggap memiliki kesempatan untuk melanjutkan usaha.
Pada 7 Februari 2022, pengadilan mengesahkan perjanjian perdamaian antara DPS dan para kreditornya. Kesepakatan tersebut mengakhiri proses PKPU sekaligus mewajibkan perusahaan menjalankan rencana pembayaran yang telah disetujui. Dengan adanya perdamaian itu, DPS belum dinyatakan pailit. Perusahaan masih memperoleh kesempatan untuk membenahi kegiatan usaha, mendapatkan pekerjaan baru, memperbaiki kondisi keuangan, dan menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan.
Namun, perdamaian dalam PKPU tidak menghapus seluruh masalah. Kesepakatan tersebut hanya memberi waktu dan cara baru untuk menyelesaikan kewajiban. Perusahaan tetap harus memiliki pemasukan yang cukup agar jadwal pembayaran dapat dijalankan. Apabila kewajiban dalam perjanjian perdamaian tidak dipenuhi, pihak yang memiliki tagihan dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Ketika permohonan itu dikabulkan, perusahaan dapat langsung dinyatakan pailit.
Di luar proses hukum tersebut, pemerintah juga sempat berusaha menyelamatkan DPS melalui program restrukturisasi. DPS termasuk dalam kelompok BUMN bermasalah yang pengelolaannya dititipkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Penanganannya tidak hanya menyangkut keuangan, tetapi juga organisasi, sumber daya manusia, persoalan hukum, kegiatan usaha, serta kelayakan model bisnis.
Pada Januari 2024, DPS masih tercatat sebagai salah satu dari 14 BUMN titip kelola yang menjalani restrukturisasi. PPA bahkan merencanakan integrasi DPS dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari serta PT Industri Kapal Indonesia dalam sebuah platform galangan nasional. Rencana tersebut diharapkan dapat menggabungkan kemampuan beberapa galangan milik negara yang berada di lokasi strategis.
Dengan integrasi, fasilitas, pasar, tenaga ahli, dan jaringan usaha antar golongan diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif. Namun, rencana besar itu tidak sempat menjadi jalan keluar bagi DPS. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan pada 2022 kemudian dimohonkan untuk dibatalkan.
Pada 3 Juni 2026, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan pembatalan perdamaian dan menyatakan PT Dok dan Perkapalan Surabaya dalam keadaan pailit. Putusan itu mengakhiri kesempatan perusahaan untuk melanjutkan penyelesaian kewajiban melalui kesepakatan sebelumnya. DPS masih menjalankan aktivitas sampai akhir bulan. Setelah itu, 30 Juni 2026 ditetapkan sebagai hari terakhir operasional perusahaan.
Jarak antara proses PKPU pada 2021 dan putusan pailit pada 2026 menunjukkan bahwa penutupan ini bukan akibat satu masalah yang muncul dalam semalam. Perusahaan telah memperoleh waktu beberapa tahun untuk menjalankan perdamaian dan melewati proses restrukturisasi. Namun, waktu tersebut belum berhasil mengembalikan perusahaan ke kondisi yang cukup sehat untuk memenuhi kewajiban dan mempertahankan operasionalnya.
Dalam kepailitan, pengurusan kekayaan perusahaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan manajemen. Aset, tagihan, dan kewajiban perusahaan akan didata serta diselesaikan melalui kurator di bawah pengawasan pengadilan. Proses tersebut menentukan bagaimana kekayaan perusahaan digunakan untuk memenuhi hak para pihak yang memiliki tagihan. Karena itu, status pailit tidak hanya berarti perusahaan sedang merugi. Kepailitan menunjukkan bahwa persoalan pembayaran telah memasuki proses hukum untuk membereskan harta dan kewajiban perusahaan.
Dampak penutupan tentu tidak berhenti pada gedung, lahan, dan fasilitas galangan. Di dalam perusahaan terdapat tenaga teknik, pekerja produksi, bagian perencanaan, pengadaan, keselamatan, dan berbagai keahlian khusus lainnya. Di sekelilingnya juga terdapat pemasok baja, penyedia suku cadang, perusahaan angkutan, tenaga borongan, serta berbagai usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas galangan. Ketika kegiatan utama berhenti, pekerjaan dalam rantai pendukung tersebut ikut terdampak.
Keahlian dalam pembangunan dan perbaikan kapal juga berbeda dengan pekerjaan produksi biasa. Banyak kemampuan di dalamnya dibentuk melalui pengalaman bertahun-tahun. Apabila tenaga ahli tersebut terpencar tanpa ada kelanjutan pekerjaan, pengetahuan yang sudah lama dibangun dapat ikut hilang.
Di sinilah kepailitan DPS terasa ironis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan kapal untuk menghubungkan berbagai wilayah. Kegiatan perdagangan, distribusi barang, perikanan, pertahanan, energi, dan transportasi laut akan selalu memerlukan armada yang layak.
Artinya, kebutuhan terhadap pembangunan dan perawatan kapal sebenarnya tetap ada. Namun, besarnya kebutuhan nasional tidak otomatis membuat semua perusahaan galangan mampu bertahan. Pasar yang luas tetap harus diikuti kemampuan mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan, mengendalikan biaya, menyelesaikan proyek tepat waktu, menjaga kualitas, serta memperoleh pembayaran dengan lancar.
Industri galangan juga membutuhkan modal besar. Sebuah proyek dapat berjalan dalam waktu panjang dan melibatkan banyak tenaga, material, serta peralatan. Kesalahan menghitung biaya atau keterlambatan pembayaran dapat menekan keuangan perusahaan meskipun galangan terlihat memiliki banyak pekerjaan.
Karena itu, kesibukan belum tentu sama dengan kesehatan usaha. Sebuah perusahaan dapat memiliki proyek besar dan fasilitas luas, tetapi tetap kesulitan apabila pemasukan yang tersedia tidak cukup untuk menutup biaya serta kewajibannya. Kisah DPS memperlihatkan bahwa restrukturisasi juga tidak cukup hanya berhenti pada rencana. Perubahan harus benar-benar menghasilkan kegiatan usaha yang lebih sehat.
Menggabungkan beberapa perusahaan, menata organisasi, atau menyusun model bisnis baru memang dapat menjadi bagian dari penyelamatan. Namun, hasil akhirnya tetap harus terlihat pada pekerjaan yang masuk, biaya yang lebih terkendali, pendapatan yang membaik, dan kewajiban yang dapat dibayar.
Tanpa perubahan sampai ke bagian tersebut, restrukturisasi hanya memberi tambahan waktu. Masalah lama tetap ada, sedangkan beban perusahaan terus berjalan. DPS telah mendapat waktu melalui perdamaian sejak 2022 dan masuk dalam penanganan PPA. Akan tetapi, pada akhirnya kesempatan tersebut belum cukup untuk mencegah pembatalan perdamaian dan putusan pailit.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa status BUMN tidak membuat sebuah perusahaan kebal dari persoalan keuangan. Kepemilikan negara memang dapat membuka jalan bagi restrukturisasi, integrasi, atau penataan ulang. Namun, perusahaan tetap harus memiliki kegiatan usaha yang mampu menopang kehidupannya sendiri.
Bantuan dapat memberi napas tambahan, tetapi tidak dapat menggantikan usaha yang sehat untuk selamanya. Pada satu titik, perusahaan tetap harus mampu menghasilkan pendapatan, membayar pekerja, merawat fasilitas, memenuhi kewajiban, dan menjaga kepercayaan mitra.
Begitu pula dengan usia perusahaan. Bertahan lebih dari satu abad merupakan pencapaian besar, tetapi masa lalu yang panjang tidak otomatis menyelesaikan masalah hari ini. Pengalaman, aset, nama besar, dan posisi strategis baru memiliki arti apabila masih dapat digunakan untuk menjawab perubahan zaman. Ketika persoalan keuangan dibiarkan menumpuk dan pembenahan belum menghasilkan perbaikan nyata, keunggulan tersebut perlahan kehilangan kekuatannya.
Meski berakhir dalam kepailitan, seluruh perjalanan DPS tidak dapat dianggap sia-sia. Selama puluhan tahun, perusahaan ini ikut membangun kemampuan industri galangan nasional, mengerjakan kapal, menciptakan lapangan kerja, dan melahirkan tenaga-tenaga yang memahami pekerjaan maritim.
Warisan terpentingnya bukan hanya nama perusahaan atau fasilitas yang berdiri di kawasan Surabaya. Warisan itu juga berada pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang pernah tumbuh di dalamnya.
Kini, PT Dok dan Perkapalan Surabaya telah menutup perjalanan yang dimulai sejak 1910. Perusahaan tersebut mampu melewati masa kolonial, pendudukan Jepang, kemerdekaan, pergantian pemerintahan, dan berbagai krisis ekonomi. Namun, akhirnya DPS berhenti bukan karena Indonesia tidak lagi membutuhkan kapal. Perusahaan itu berhenti ketika kebutuhan pasar, aset, sejarah, dan status strategis yang dimilikinya tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang sudah berlangsung lama.
Dari sana terlihat bahwa perusahaan tidak bertahan hanya karena pernah berjaya. Usaha bertahan ketika mampu menjaga keuangan, menyesuaikan diri, dan melakukan pembenahan sebelum ruang penyelamatan menjadi semakin sempit. Hampir 116 tahun perjalanan DPS akhirnya meninggalkan satu pelajaran sederhana. Sejarah dapat membuat sebuah perusahaan dikenang, tetapi hanya pengelolaan yang sehat yang dapat membuatnya terus berjalan.
---
#ceritabisnis
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
