RUPABUMI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Ketika manusia mendiami suatu wilayah di muka bumi, maka manusiapun memberi nama kepada semua unsur-unsur geografi, seperti nama untuk sungai, bukit, gunung, lembah, pulau, teluk, laut, selat, dsb, yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari wilayahnya. Manusia juga member nama pada daerah yang ditempatinya, seperti nama pemukiman, nama desa, nama kampung, nama hutan, dst, sampai dengan nama-nama kota. Tujuan memberi nama pada unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antar sesama manusia. Dengan demikian nama-nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman manusia. Dengan kata lain, nama-nama unsur geografi bukan hanya sekedar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah panjang dari pemukiman manusia (a long history of human settlement). Pemberian dan pembakuan nama unsur geografis di permukaan bumi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilaksanakan terutama sejak peta difungsikan sebagai salah satu media komunikasi, baik secara nasional maupun internasional, sehingga diperlukan adanya penyeragaman penulisan nama geografis. Unsur alam, misalnya : gunung, pegunungan, bukit, danau, sungai, muara, selat, laut, atau pulau. Sedangkan unsur buatan, seperti : jalan, desa, kota, fasilitas umum, atau fasilitas sosial. Pada tanggal 29 Desember 2006 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Resolusi PBB Nomor 4 Tahun 1967 mengenai Standarisasi Nama-nama Geografis dan Resolusi PBB Nomor 15 Tahun 1987 tentang Pembentukan National Names Authority (NNA) di masing-masing negara anggota PBB. Terbitnya Peraturan Presiden tersebut, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam upaya percepatan penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penamaan dan pembakuan unsur rupabumi. Peraturan Presiden tersebut adalah landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pembakuan nama rupabumi (nama geografis) di Indonesia. Selanjutnya dalam upaya mengimplementasikan kegiatan penamaan dan pembakuan nama rupabumi di Indonesia sesuai Pasal 5 point a Perpres 112 Tahun 2006 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, dimana didalamnya termuat mengenai Prinsip, Prosedur dan Penetapan Pembakuan Nama Rupabumi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam organisasi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang adalah sebagai berikut : a. Camat Camat memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota di wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan. 2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kecamatan. 3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan. 4. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. 5. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya. b. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi : 1. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kecamatan. 2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat. 3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kecamatan. 4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan. 5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat. c. Kepala Sub Bagian Program Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program. 2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan. 3. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja kecamatan. 4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program. d. Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 2. Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan. 3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan. 4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan. e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. f. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang tata pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan. 3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan. 4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan. g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat 4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum. 4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. i. Kepala Seksi Pembangunan Kepala Seksi Pembangunan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas : 1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan. 3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan. 4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Penataan struktur organisasi Kecamatan di Kota Magelang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan. Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari Camat yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kasi Pembangunan.

PROFIL KECAMATAN MAGELANG UTARA

Sejak 15 Januari 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang. Pemekaran wilayah di Kota Magelang dari 2 Kecamatan menjadi 3 Kecamatan dan dari 14 Kelurahan menjadi 17 Kelurahan. Pemekaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan, serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah. Dengan adanya pembentukan Kecamatan Magelang Tengah, maka jumlah Kelurahan masing-masing Kecamatan mengalami perubahan. Jumlah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Magelang Utara setelah pemekaran ada 5 (lima) Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan Kramat Selatan 2. Kelurahan Kramat Utara 3. Kelurahan Potrobangsan 4. Kelurahan Kedungsari 5. Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara terbagi dalam 5 Kelurahan, 47 RW dan 294 RT. Lokasi Kantor Kecamatan Magelang Utara yang tadinya berada di Jl. A. Yani, Kota Magelang, terhitung sejak 16 Maret 2006 pindah dan menempati gedung baru di Jl. Jeruk Raya No. 20 D, Sanden, Kota Magelang, Telp.(0293) 362146.

KEGIATAN MASING-MASING PROGRAM KECAMATAN MAGELANG UTARA

Kegiatan masing-masing Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Program 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. Program 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kegiatan : 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan. 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Kegiatan : Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Program 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Kegiatan : Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Program 5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan Rupabumi. Program 6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistika Daerah. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Program 7. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Program 8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal. Program 9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program 10. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Pembangunan. Program 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan. Program 12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. Program 13. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa. Program 14. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program 15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Kegiatan : Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Program 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah. Program 17. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan. Kegiatan : Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Jender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program 18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan. Kegiatan : Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat. Program 19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Kegiatan : Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat. Program 20. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Program 21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat. Program 22. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Kegiatan : Pengadaan Sarana Penyimpan. Program 23. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 13. Penyediaan Makanan dan Minuman. 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 15. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap. 16. Penyediaan Jasa Pembayaran PBB Gedung Kantor/Rumah Dinas/Mess. Program 24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : 1. Pembangunan Rumah Dinas. 2. Pembangunan Gedung Kantor. 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 6. Pengadaan Mebeleur. 7. Pengadaan Alat Komunikasi. 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Program 25. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. 5. Penyusunan LAKIP SKPD. 6. Penyusunan Renstra SKPD. Program 26. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Rencana Persiapan Sekolah Taman Kanak-Kanak (RPS-TK)

KEBIJAKAN MASING-MASING MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Kebijakan masing-masing Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional. Kebijakan : Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. Misi 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Kebijakan : Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Antar SKPD. Misi 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan : Peningkatan dan Pengembangan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Kebijakan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan kepada Masyarakat.

TUJUAN MASING-MASING MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Tujuan masing-masing Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Tujuan : 1. Mewujudkan Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. 2. Mewujudkan Pembinaan Bidang Pemerintahan. 3. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif. Misi 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Bidang Pembangunan. Misi 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya. 2. Mewujudkan Layanan Kesehatan Masyarakat. 3. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan : 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional.

MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Rumusan Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Makna 4 (empat) Misi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional dimaknai sebagai suatu bentuk tata pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani (civil society). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional terkait erat dengan kontribusi pemberdayaan dan keseimbangan peran antara 3 (tiga) pilarnya, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional mensyaratkan adanya kompetensi. Kompetensi ini diperankan oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Untuk mewujudkan agenda penting dalam pembangunan daerah berupa penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan profesional, antara lain : adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. b. Menjunjung tinggi supremasi hukum (ketaatan hukum). c. Membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. d. Adanya peningkatan peran kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan. e. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. f. Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, misi pertama yang dicanangkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini mempunyai makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : a. Berbasis Kondisi Lokal. Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan bersifat akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat mandiri dan kompetitif. b. Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. c. Akomodatif terhadap Dinamika Global. Perencanaan pembangunan berlandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan lokal dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. Misi kedua yang ditetapkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini memiliki makna bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraaan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan memiliki motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Makna Misi Ketiga ini adalah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang akan berusaha mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered), dan berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian melalui peran aktif Pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain : a. Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. b. Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. d. Mengembangkan semangat gotong royong dalam proses pembangunan. e. Menggalang kemitraan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat. 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan (regulasi) atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lain sebagainya. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya bisa ditempuh melalui keputusan-keputusan sebagaimana tersebut di atas, namun juga dapat melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan. Arus globalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan yang mendorong Pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyedian pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Misi Keempat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang mengamanatkan bahwa dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan semakin besarnya peran dan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada bidang pelayanan publik, kecenderungan ini terlihat dari tekanan masyarakat akan kebutuhan publik yang berkualitas. Hal ini akan mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan manajemen pelayanannya dan meningkatkan komitmennya melalui berbagai standar pelayanan yang ditentukan atas dasar aspirasi masyarakat. Komunikasi yang terjadi antara masyarakat sebagai pelanggan dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan, akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Rumusan Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Makna 4 (empat) Misi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional dimaknai sebagai suatu bentuk tata pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani (civil society). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional terkait erat dengan kontribusi pemberdayaan dan keseimbangan peran antara 3 (tiga) pilarnya, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional mensyaratkan adanya kompetensi. Kompetensi ini diperankan oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Untuk mewujudkan agenda penting dalam pembangunan daerah berupa penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan profesional, antara lain : adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. b. Menjunjung tinggi supremasi hukum (ketaatan hukum). c. Membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. d. Adanya peningkatan peran kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan. e. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. f. Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, misi pertama yang dicanangkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini mempunyai makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : a. Berbasis Kondisi Lokal. Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan bersifat akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat mandiri dan kompetitif. b. Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. c. Akomodatif terhadap Dinamika Global. Perencanaan pembangunan berlandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan lokal dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. Misi kedua yang ditetapkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini memiliki makna bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraaan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan memiliki motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Makna Misi Ketiga ini adalah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang akan berusaha mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered), dan berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian melalui peran aktif Pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain : a. Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. b. Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. d. Mengembangkan semangat gotong royong dalam proses pembangunan. e. Menggalang kemitraan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat. 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan (regulasi) atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lain sebagainya. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya bisa ditempuh melalui keputusan-keputusan sebagaimana tersebut di atas, namun juga dapat melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan. Arus globalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan yang mendorong Pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyedian pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Misi Keempat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang mengamanatkan bahwa dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan semakin besarnya peran dan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada bidang pelayanan publik, kecenderungan ini terlihat dari tekanan masyarakat akan kebutuhan publik yang berkualitas. Hal ini akan mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan manajemen pelayanannya dan meningkatkan komitmennya melalui berbagai standar pelayanan yang ditentukan atas dasar aspirasi masyarakat. Komunikasi yang terjadi antara masyarakat sebagai pelanggan dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan, akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

SASARAN MASING-MASING MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Sasaran masing-masing Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Sasaran : 1. Terwujudnya Kelancaran Administrasi Pemerintahan 2. Terwujudnya Pembinaan Bidang Pemerintahan. 3. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Misi 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Bidang Pembangunan. Misi 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran : 1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Partisipasi Masyarakat. 2. Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Terwujudnya Peran Serta, Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Perempuan. 4. Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Pemuda, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga, dan Pendidikan. Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Sasaran : 1. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai. 2. Terwujudnya Pelayanan Umum yang Transparan, Cepat dan Tepat. Sasaran masing-masing tujuan dari Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Tujuan 1 : Mewujudkan Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Sasaran 1 : Terwujudnya Kelancaran Administrasi Pemerintahan. Tujuan 2 : Mewujudkan Pembinaan Bidang Pemerintahan. Sasaran 2 : Terwujudnya Pembinaan Bidang Pemerintahan. Tujuan 3 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif. Sasaran 3 : Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Misi 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Tujuan 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan. Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan. Misi 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya Sasaran 1 : Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Partisipasi Masyarakat. Tujuan 2 : Mewujudkan Layanan Kesehatan Masyarakat. Sasaran 2 : Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Tujuan 3 : Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Sasaran 3 : 3.1. Terwujudnya Peran Serta, Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Perempuan. 3.2. Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Pemuda, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga, dan Pendidikan. Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. Sasaran 1 : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai. Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Umum yang Transparan, Cepat dan Tepat.

Aku Mencintai Kehidupan

Cobalah luangkan waktu sehabis menghadap Penguasa Alam di waktu subuh dengan berjalan-jalan di lingkungan sekitar kita. Lepaslah alas kaki, biarkanlah kaki telanjang menginjak bumi. Ajaklah orang yang kita sayangi, untuk menghirup udara pagi, mendengarkan kicauan burung apabila alam disekitar masih berdiri dengan kokoh tumbuh-tumbuhan tempat dimana berbagai burung-burung memelihara eksistensinya. Rasakan kesejukan embun membasahi kaki telanjang kita, rasakan pijatan bumi memijit syaraf-syaraf telapak kaki. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan aliran udara segar mengisi lorong-lorong pernafasan kita, biarkan oksigen yang masih murni menari-nari dalam paru-paru kita. Pandanglah alam yang begitu bersahaja memberikan kepada kita kesejukan jiwa, tanpa ada pamrih, semua makluk diberi kesegaran, tanpa ada perbedaan, tanpa ada pilih kasih, semua mendapat porsi yang sama.

Gerakkan tubuh agar kehangatan menjalar diseluruh pori-pori sendi kehidupan kita. Angkat bahu, gerakkan kaki, berjalanlah pelan-pelan, lambaikan tangan dan tataplah hijau daun dan rerumputan. Sentuhlah embun diatas dedaunan, kemudian nikmati dingin air embun yang memberi kehidupan bagi makluk yang singgah mencicipinya. Lenturkan tangan mengikuti arah kaki melangkah, seraplah oksigen alam sebanyak mungkin dalam tubuh kita.

Berpikirlah jernih dalam menghadapi kerasnya kehidupan, ikutilah kehendak alam dan jangan menentang kehendak alam. Hidup terasa sangat indah apabila kita menjalaninya sesuai dengan ”hukum alam (sunatulloh)”. Jangan perkosa alam dengan nafsu, karena ketika alam sudah marah, tidak ada satu maklukpun yang mampu menghadapinya.
Lestarikan alam untuk kehidupan sekarang dan generasi sesudah kita. Aku sangat mencintai kehidupan. Aku sangat merindukan indahnya kehidupan.