TERIMA KASIH, BPS : INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI "Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur" Terima kasih, BPS. Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen. Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025. Indah sekali. Kemiskinan turun. Angka membaik. Grafik menurun. Laporan terlihat semakin sehat. Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda. Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023. Nah, di sinilah cerita menjadi menarik. Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak? ---------------------------------------------- Dua Penggaris BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional. Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda. BPS bertanya: "Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?" Bank Dunia bertanya: "Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?" Keduanya bukan salah. Tetapi pertanyaannya: Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya? ---------------------------------------- Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70. Tahun lalu nilainya 50. Orang tuanya berkata: "Hebat! Naik 20 poin!" Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata: "Nilai minimal di kelas ini 80." Anak itu menjawab: "Tapi nilai saya sudah naik, Bu." Guru menjawab: "Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik." Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan. Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang. ---------------------------------------- BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai Ini yang sering hilang dalam perdebatan. Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman. BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut. Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan. Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat. Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain. Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera? Tentu tidak. Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan. Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan. Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh. ------------------------------------------ Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah". Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara. Nah! Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik. Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain... Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain... Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia... Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya: Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income? Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia. Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri ------------------------------------------ Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati. BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat. Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera. Ada wilayah yang jauh lebih berat. Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen. Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda. Lalu Kita Harus Percaya Siapa? Jawabannya: Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya. BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia. Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional. Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar. Misalnya: "Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil." Belum tentu. Begitu pula: "Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional." Juga tidak tepat. Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama. Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya: Pertanyaan mana yang ingin kita jawab? -------------------------------------------- Terima kasih, BPS. Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca. Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum. Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS. Rakyat hidup di pasar. Di warung. Di sekolah. Di rumah sakit. Di rekening bank. Dan terutama di dapur. Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan. Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup. Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan: "Berapa persen rakyat miskin hari ini?" Tetapi: "Miskin dibandingkan siapa?" Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya: "Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?" Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik: Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?

 TERIMA KASIH, BPS : 

INDONESIA TIDAK MISKIN LAGI

"Ketika Kemiskinan Turun di Statistik, tetapi Belum Tentu Turun di Dapur"

Terima kasih, BPS.

Di tengah dunia yang terus menaikkan standar kesejahteraan, Indonesia mempunyai kabar yang menenangkan: kemiskinan nasional Maret 2026 tinggal 8,07 persen.

Jumlahnya juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025.

Indah sekali.

Kemiskinan turun.

Angka membaik.

Grafik menurun.

Laporan terlihat semakin sehat.

Tetapi kemudian Bank Dunia datang membawa penggaris yang berbeda.

Menurut standar garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan PPP 2021, yang merupakan garis tipikal negara-negara upper-middle income, proporsi penduduk Indonesia yang berada di bawah standar tersebut jauh lebih besar. Bank Dunia bahkan menempatkan Indonesia dalam konteks baru setelah Indonesia masuk kelompok upper-middle income country (UMIC) pada 2023.

Nah, di sinilah cerita menjadi menarik.

Jadi sebenarnya kita ini miskin atau tidak?

----------------------------------------------

Dua Penggaris

BPS menggunakan garis kemiskinan nasional.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS adalah Rp669.235 per kapita per bulan.

Dari jumlah tersebut, Rp499.886 merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 untuk kebutuhan bukan makanan. Dengan garis tersebut, BPS mencatat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang.

Sementara Bank Dunia mempunyai penggaris internasional.

Untuk negara upper-middle income, garisnya adalah US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan PPP. Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa garis internasional ini memang berbeda dari garis kemiskinan nasional karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda.

Artinya, kita sedang melihat dua foto dari rumah yang sama dengan kamera yang berbeda.

BPS bertanya:

"Apakah seseorang memenuhi kebutuhan dasar menurut kondisi Indonesia?"

Bank Dunia bertanya:

"Bagaimana standar hidup masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelas pendapatan yang sama?"

Keduanya bukan salah.

Tetapi pertanyaannya:

Kalau Indonesia bangga sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, mengapa ketika mengukur kesejahteraan rakyat kita tidak ikut menaikkan standar pembandingnya?

----------------------------------------

Bayangkan seorang anak mendapat nilai 70.

Tahun lalu nilainya 50.

Orang tuanya berkata:

"Hebat! Naik 20 poin!"

Tetapi ketika anak itu masuk kelas yang lebih tinggi, gurunya berkata:

"Nilai minimal di kelas ini 80."

Anak itu menjawab:

"Tapi nilai saya sudah naik, Bu."

Guru menjawab:

"Betul. Tetapi kelasmu juga sudah naik."

Begitulah kira-kira persoalan kemiskinan.

Membandingkan angka kemiskinan hari ini dengan lima atau sepuluh tahun lalu memang penting untuk melihat kemajuan. Tetapi itu belum cukup untuk menjawab apakah rakyat Indonesia sudah hidup sejahtera menurut standar kelas ekonominya sekarang.

----------------------------------------

BPS Tidak Salah, Tetapi Pertanyaannya Belum Selesai

Ini yang sering hilang dalam perdebatan.

Ketika BPS mengatakan kemiskinan 8,07 persen, bukan berarti BPS sedang mengatakan bahwa hanya 8 persen rakyat Indonesia yang hidup nyaman.

BPS sedang mengatakan bahwa berdasarkan definisi dan garis kemiskinan nasionalnya, sebanyak 8,07 persen penduduk berada di bawah garis tersebut.

Bahkan garis tersebut hanya sekitar Rp669 ribu per orang per bulan.

Untuk keluarga dengan empat orang, secara sederhana garis tersebut setara sekitar Rp2,68 juta per bulan bila dikalikan empat.

Sekarang bayangkan biaya makan, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lain.

Apakah seseorang yang sedikit saja berada di atas angka tersebut otomatis dapat disebut sejahtera?

Tentu tidak.

Di sinilah konsep kemiskinan dan kesejahteraan harus dibedakan.

Orang bisa tidak miskin menurut garis statistik nasional, tetapi tetap hidup sangat rentan.

Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, sakit satu anggota keluarga, atau kebutuhan sekolah yang mendadak bisa langsung membuat rumah tangga tersebut jatuh.

------------------------------------------

Maka Bank Dunia Menawarkan Pertanyaan yang Lebih Besar

Bank Dunia tidak mengatakan bahwa angka BPS "salah".

Justru Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis nasional dan internasional memang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Garis nasional dipakai pemerintah untuk kebijakan dan penargetan masyarakat miskin, sedangkan garis internasional berguna untuk perbandingan lintas negara.

Nah!

Justru kata "perbandingan" itulah yang menarik.

Kalau Indonesia membandingkan pertumbuhan ekonominya dengan negara lain...

Kalau Indonesia membandingkan PDB dengan negara lain...

Kalau Indonesia membanggakan posisi Indonesia di antara ekonomi terbesar dunia...

Maka sangat wajar apabila publik juga bertanya:

Bagaimana standar hidup rakyat Indonesia dibandingkan dengan rakyat negara-negara yang sama-sama masuk kelas upper-middle income?

Sebab jangan sampai ketika mengukur kebesaran ekonomi, kita menggunakan penggaris dunia.

Tetapi ketika mengukur kemiskinan, kita kembali menggunakan penggaris yang paling nyaman di dalam negeri

------------------------------------------

Kemiskinan Bisa Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Tinggi

Inilah sebabnya angka 8,07 persen harus dibaca dengan hati-hati.

BPS memang mencatat kemiskinan turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025, dari jumlah 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. Itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat.

Tetapi angka tersebut tidak otomatis berarti mayoritas rakyat Indonesia sudah sejahtera.

Ada wilayah yang jauh lebih berat.

Pada Maret 2026, misalnya, BPS mencatat kemiskinan nasional 8,07 persen, tetapi 20 provinsi berada di atas angka nasional. Papua Tengah bahkan tercatat 30,41 persen, sementara Bali berada di 3,44 persen.

Jadi bahkan di dalam satu negara saja, Indonesia mempunyai wajah kemiskinan yang sangat berbeda.

Lalu Kita Harus Percaya Siapa?

Jawabannya:

Percayalah pada keduanya, tetapi jangan mencampur fungsi keduanya.

BPS penting untuk mengetahui siapa yang berada di bawah garis kemiskinan menurut kondisi Indonesia.

Bank Dunia penting untuk mengetahui bagaimana posisi kesejahteraan Indonesia jika dibandingkan secara internasional.

Masalahnya muncul ketika salah satu angka dipakai untuk membuat kesimpulan yang terlalu besar.

Misalnya:

"Kemiskinan hanya 8 persen, berarti masalah kemiskinan sudah kecil."

Belum tentu.

Begitu pula:

"Bank Dunia memakai garis US$8,30, berarti 64 persen rakyat Indonesia miskin menurut definisi kemiskinan nasional."

Juga tidak tepat.

Angka 8,07 persen dan angka Bank Dunia tidak sedang menjawab pertanyaan yang sama.

Dan justru karena pertanyaannya berbeda, masyarakat berhak bertanya:

Pertanyaan mana yang ingin kita jawab?

--------------------------------------------

Terima kasih, BPS.

Anda telah membuat angka kemiskinan nasional menjadi lebih mudah dibaca.

Tetapi jangan sampai pemerintah hanya membaca angka yang membuatnya tersenyum.

Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel BPS.

Rakyat hidup di pasar.

Di warung.

Di sekolah.

Di rumah sakit.

Di rekening bank.

Dan terutama di dapur.

Kalau pendapatan naik lebih cepat daripada kebutuhan hidup, rakyat merasakan kemajuan.

Kalau hanya angka kemiskinan yang turun karena seseorang melewati sebuah garis statistik, tetapi kehidupannya tetap rapuh, maka kita baru berhasil mengubah status statistik, belum tentu mengubah kualitas hidup.

Maka pertanyaan paling sederhana sebenarnya bukan:

"Berapa persen rakyat miskin hari ini?"

Tetapi:

"Miskin dibandingkan siapa?"

Sebab kalau Indonesia mengatakan dirinya sudah naik kelas menjadi upper-middle income country, maka rakyat juga berhak bertanya:

"Kalau kelas ekonominya sudah naik, mengapa standar hidup yang kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan masih terasa begitu rendah?"

Dan akhirnya, satu kalimat yang mungkin paling sulit dijawab oleh statistik:

Kemiskinan memang bisa turun di atas kertas. Tetapi apakah ia juga turun di dapur rakyat?