Banyak yang memuja para petinggi Wangsa Mataram di abad ke-18 sebagai sosok adi luhung yang tak tertandingi. Namun, tinta sejarah di tahun 1755 mencatat realita yang berbeda. Di bawah temaram lampu meja perundingan Belanda, dua kutub kekuasaan di jantung Jawa tersebut sebenarnya hanya sedang memperebutkan 'potongan kue' sisa-sisa kedaulatan yang disodorkan oleh kongsi dagang asing.
* Bukan Perang Suci, Tapi Rebutan Kursi: Giyanti adalah puncak dari kegagalan elit Jawa untuk bersatu. VOC (bangsa asing) bertindak sebagai wasit sekaligus bandar. Hasilnya? Mataram pecah jadi dua: Surakarta dan Yogyakarta. Bangga dengan perpecahan? Itu adalah awal dari strategi Devide et Impera yang sukses total karena elit kita lebih haus jabatan daripada kedaulatan.
* Raja yang 'Diangkat' Kompeni: Dalam naskah Giyanti, secara implisit dan eksplisit, kekuasaan raja-raja tersebut harus mendapatkan legitimasi atau 'restu' dari Gubernur Jenderal VOC. Artinya, secara de facto, penguasa Jawa saat itu adalah pegawai VOC yang diberi gelar Raja.
* Takhayul vs Tanda Tangan: Di saat rakyat masih sibuk percaya ramalan dan jimat, Nicolaas Hartingh (wakil VOC) cukup membawa selembar kertas dan pena untuk membelah tanah Jawa menjadi dua. Ini bukti bahwa birokrasi dan nalar politik jauh lebih mematikan daripada keris sakti manapun.
* Matinya Kedaulatan Ekonomi: Lewat perjanjian ini dan lanjutannya, VOC mendapatkan hak istimewa di pesisir utara Jawa. Raja-raja kita 'nyaman' di dalam istana yang megah di pedalaman, sementara urat nadi ekonomi (pelabuhan) diserahkan ke asing. Itulah definisi sebenarnya dari Kandang Kebodohan yang Mewah.
Dekonstruksi Narasi: Perjanjian Giyanti bukan simbol kejayaan, tapi simbol ketidakberdayaan. Kita merayakan pecahnya kerajaan kita sendiri sebagai 'warisan budaya', padahal itu adalah monumen kekalahan nalar diplomasi kita di hadapan kapitalisme global.
#NusantaraExcited #PerjanjianGiyanti #Giyanti1755 #SejarahMataram #Ngayogyakarta #Surakarta #SejarahJawa #DevideEtImpera #Kolonialisme